JURNALJAMBI.CO – Kementrian Kehutanan dan lingkungan hidup, bakal melakukan pengukuran kembali wilayah hutan. Ini dikatakan oleh Penjabat (Pj) Bupati Tebo H Aspan. Kata dia, pengukuran akan dilakukan selama 2023 ini. Untuk itu pemerintah daerah harus berpartisipasi.
Kata Aspan, mentri kehutanan dan lingkungan hidup, sudah melakukan launching tapal batas hutan, sesuai dengan rencana tapal batas hutan harus selesai pada tahun ini. Dan jajaran kementerian yang ada di daerah untuk segera melakukan pengukuran.
“Jajaran di daerah untuk segera melakukan pengukuran dan pemasangan patok,” katanya.
Dari pemerintah daerah, masih kata Aspan, diwajibkan berpartisipasi seperti camat, kepala desa dan warga. Partisipasi yang dilakukan berupa bantuan dan memastikan jangan sampai ada gangguan di lapangan.
Meskipun demikian Pejabat yang juga duduk sebagai Asisten II Pemerintah Provinsi Jambi ini, memastikan bahwa masyarakat asli yang sudah berdiam di hutan jangan sampai dirugikan. Kecuali mereka yang baru datang dari luar daerah dan menguasai.
“Kita akan kontrol, jangan sampai masyarakat kita dirugikan,” sambungnya.
Disampaikan juga masyarakat yang sudah ada di hutan tidak akan diganggu. Hanya saja skenario kepemilikan dan penguasaan itu yang dilakukan pengaturan. Dalam hal ini tidak dapat saling tunjuk kesalahan. Karena di setiap daerah ada oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Bisa saja pinjam pakai, kalau warga sekitar bisa saja TORA,” ungkapnya. (ist)
