JURNALJAMBI.CO, JAMBI- Konflik lahan dan permasalahan pertanahan di Provinsi Jambi masih cukup tinggi dan perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata saat membacakan pandangan umum fraksi nya terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2022, pada Paripurna beberapa waktu lalu.
“Kita akui, kasus konflik lahan dan pertanahan di Provinsi Jambi masih banyak dan belum terselesaikan,” kata Ivan Wirata.
Menurut data dari WALHI Provinsi Jambi permasalahan konflik lahan atau pertanahan Provinsi Jambi merupakan konflik lahan terbanyak kedua se-Indonesia dengan jumlah 156 kasus.
Hal ini patut menjadi perhatian serius oleh pemerintah Provinsi Jambi khususnya tim terpadu (TIMDU) untuk penanganan konflik, begitupun dengan rekomendasi pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi.
“Namun sejauh ini mohon maaf harus kami sampaikan bahwa tindak lanjutnya masih sangat rendah yang telah kita serahkan ke eksekutif untuk ditindak lanjuti,” tutupnya.(ist)
