JURNALJAMBI.CO – Penolakan terhadap hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) semakin meluas di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Dugaan kecurangan dalam proses seleksi PPPK menjadi sorotan, dan di Tebo, terbukti adanya kecurangan yang melibatkan 28 peserta yang semula dianggap lulus namun kemudian digugurkan. Kecurangan tersebut melibatkan modus seperti merubah Surat Keputusan (SK) masa bekerja dan memalsukan sertifikasi.
Pj Bupati Tebo, Aspan, menyatakan bahwa kecurangan tersebut merugikan Kabupaten Tebo, khususnya pada formasi teknis dan kesehatan yang tidak terisi sebanyak 28 formasi. Ombudsman Perwakilan Jambi menerima sejumlah konsultasi dan pengaduan terkait dugaan kecurangan, termasuk laporan intimidasi dan ancaman terhadap peserta yang melakukan protes.
Di Kerinci, ratusan tenaga honorer melakukan aksi unjuk rasa karena merasa tidak puas dengan hasil seleksi PPPK. Mereka menduga terjadi kecurangan dalam penilaian. Ombudsman menegaskan bahwa pejabat publik harus menerima protes tanpa intimidasi, dan peserta yang merasa tertekan diharapkan melaporkan ke Ombudsman.
Sebelumnya, Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa pemerintah provinsi hanya sebagai fasilitator, dan proses seleksi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia meminta pihak berwenang menyelidiki dugaan kecurangan dan menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan.(*)
