JURNALJAMBI.CO – Menteri BUMN, Erick Thohir, kini berada di bawah sorotan tajam publik setelah terungkapnya dugaan korupsi dalam tata kelola impor minyak mentah dan kilang yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Kasus ini melibatkan sejumlah petinggi anak usaha PT Pertamina (Persero), yang semakin memperburuk citra pemerintah dalam memerangi praktik mafia migas dan korupsi di sektor BUMN.
Menurut Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, Erick Thohir telah gagal menjalankan tugasnya sebagai Menteri BUMN, terutama dalam memberantas mafia migas dan menciptakan sistem anti korupsi yang efektif. “Pak Erick Thohir sudah gagal membersihkan mafia migas. Pak Erick Thohir juga gagal menciptakan sistem anti korupsi yang kuat. Lebih parah lagi, tak ada penindakan. Sangat tidak mungkin, seorang Menteri BUMN tak tahu praktik korupsi yang berlangsung bertahun-tahun,” ungkap Wahyu.
Erick Thohir seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan anak perusahaan Pertamina, seperti PT Pertamina Patra Niaga, yang kini tengah diselidiki dalam kasus dugaan korupsi besar-besaran. Kasus ini menyeret enam petinggi anak usaha Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan Direktur PPN Maya Kusmaya. Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang terjadi dalam pengelolaan impor minyak mentah dan kilang.
Bagi sebagian kalangan, ini menjadi indikasi buruk dari sistem rekrutmen pejabat di BUMN yang dinilai kurang memperhatikan integritas dan kompetensi, yang pada akhirnya merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. “Banyaknya pimpinan anak usaha Pertamina yang jadi tersangka menunjukkan memang ada masalah di sistem rekrutmen. Ini tanggung jawab Erick Thohir,” tegas Wahyu.
Publik pun semakin kehilangan kepercayaan terhadap Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, yang dianggap gagal menangani masalah korupsi di sektor migas. Jika Presiden Prabowo Subianto ingin menjaga kredibilitas pemerintahannya, langkah tegas seperti mencopot Erick Thohir dari jabatannya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.
Dugaan korupsi ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng nama baik pemerintah yang telah berjanji untuk menanggulangi masalah korupsi di Indonesia. Dengan adanya banyak bukti yang mencuat ke permukaan, tuntutan untuk mundurnya Erick Thohir semakin kuat, demi menjaga keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi di tanah air.(*)
