JURNALJAMBI.CO – Banjir yang kerap melanda Kota Jambi semakin menjadi perhatian serius, terutama dengan cuaca yang semakin tidak menentu. Menghadapi situasi ini, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi permasalahan banjir yang sering terjadi di daerah tersebut. Salah satu solusi utama yang didorong adalah percepatan normalisasi Sungai Asam dan aliran Sungai Kenali yang selama ini menjadi penyebab utama banjir di Kota Jambi.
Menurut Kemas Faried, masalah drainase yang dihadapi oleh Kota Jambi tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya dari satu pihak saja. Ia menyebutkan bahwa permasalahan ini melibatkan kewenangan dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, hingga Pemerintah Pusat. “Perbaikan sistem drainase dan normalisasi sungai membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan pusat agar hasilnya bisa maksimal,” ujar Kemas Faried.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah alokasi anggaran sebesar Rp144 miliar yang sudah tersedia untuk normalisasi anak Sungai Batanghari. Anggaran ini disediakan dalam periode 2023 hingga 2026 oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI. Kendati demikian, Kemas Faried mengungkapkan bahwa realisasi di lapangan tidak berjalan sesuai ekspektasi, mengingat ada beberapa titik yang memerlukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini menjadi kendala utama karena anggaran yang tersedia tidak mencakup biaya tersebut, sementara batas waktu anggaran hanya sampai 2026.
“Kami sudah melakukan berbagai diskusi dengan pihak BWSS VI untuk mencari solusi, salah satunya agar sebagian anggaran bisa dialokasikan untuk biaya pembebasan lahan atau dengan mengurangi cakupan proyek normalisasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan pembebasan lahan yang ada,” ujar Kemas Faried. Menurutnya, meskipun dana yang tersedia berasal dari bantuan luar negeri, khususnya dari Jepang, pembebasan lahan tetap menjadi hal yang sangat penting dan tidak dapat dikesampingkan.
Lebih lanjut, Kemas Faried menambahkan bahwa pembebasan lahan tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga melibatkan persoalan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi warga yang terdampak. “Kami berharap kolaborasi ini bisa mempercepat proses normalisasi dan mengurangi risiko banjir yang kerap meresahkan warga,” ungkapnya.
Dengan adanya dana yang cukup besar dan upaya kolaboratif yang kuat, Kemas Faried optimis normalisasi Sungai Asam dan Kenali bisa segera terlaksana dengan lancar. Ia juga berharap agar permasalahan teknis terkait pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan baik agar proyek ini tidak terhambat dan Kota Jambi dapat terbebas dari masalah banjir yang selama ini menghantui warganya.(*)
