JURNALJAMBI.CO – Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mengelola sumber daya alam, khususnya batu bara, dengan lebih bijak dan berkelanjutan. Jambi, yang merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola potensi alam ini, terutama terkait dengan dampak lingkungan, keberlanjutan industri, serta pemenuhan regulasi yang semakin ketat.
Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Jambi telah merumuskan kebijakan untuk mengelola industri batu bara dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gubernur Jambi, Al Haris, sektor batu bara memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan hati-hati. “Kami ingin memastikan bahwa potensi batu bara yang ada di provinsi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, namun tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,” ujar Al Haris dalam sebuah wawancara pada Januari 2025.
Provinsi Jambi saat ini memiliki cadangan batu bara yang melimpah. Berdasarkan data resmi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, produksi batu bara di daerah ini mencapai sekitar 18 juta ton per tahun. Angka ini menjadikan Jambi sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap produksi batu bara di Indonesia, yang secara keseluruhan diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta ton per tahun.
Sebagian besar batu bara yang diproduksi di Jambi digunakan untuk ekspor, dengan negara tujuan utama meliputi China, India, Jepang, dan sejumlah negara di kawasan Eropa. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% dari total produksi batu bara Jambi diekspor ke luar negeri, sementara sisanya dipasok untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik dan industri pengolahan.
Untuk pengangkutan batu bara, Provinsi Jambi mengandalkan berbagai moda transportasi. Sebagian besar batu bara diangkut menggunakan truk dan kereta api, yang kemudian dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan di kawasan Muara Bulian, Kuala Tungkal, dan Jambi.
Jalur Transportasi Darat: Batu bara diangkut menggunakan truk dari area tambang menuju pelabuhan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, lebih dari 10.000 truk batu bara melewati jalur darat setiap hari. Volume angkutan batu bara ini mencakup lebih dari 8 juta ton batu bara per tahun.
Jalur Kereta Api: Untuk mendukung efisiensi, beberapa perusahaan tambang juga menggunakan kereta api untuk mengangkut batu bara dari kawasan tambang menuju pelabuhan. Sistem transportasi kereta api ini telah dikembangkan di jalur Lahat-Jambi, yang mampu mengangkut sekitar 3 juta ton batu bara per tahun. Kereta api ini menjadi pilihan utama untuk mengangkut batu bara ke pelabuhan utama untuk ekspor.
Pelabuhan dan Ekspor: Batu bara yang telah diangkut melalui jalur darat dan kereta api kemudian dikirim ke pelabuhan untuk diproses dan diekspor. Pelabuhan Kuala Tungkal, yang terletak di kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi titik utama pengiriman batu bara dari Jambi ke pasar internasional. Pelabuhan ini dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar muat batu bara, dan secara total, pelabuhan ini mampu menangani sekitar 10 juta ton batu bara per tahun untuk ekspor.
Batu bara yang diangkut melalui jalur laut ini sebagian besar dikirim ke negara-negara seperti China dan India, yang merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia. Negara-negara ini membutuhkan batu bara untuk pembangkit listrik dan industri baja mereka.
Salah satu langkah utama dalam kebijakan penanganan batu bara di Provinsi Jambi adalah peningkatan pengawasan terhadap perusahaan tambang batu bara. Pemerintah Provinsi Jambi telah memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) untuk memastikan perusahaan tambang mematuhi regulasi yang berlaku.
Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri batu bara diharuskan untuk menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Di samping itu, pemerintah provinsi juga telah meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan izin tambang, untuk mencegah penambangan liar dan eksploitasi yang merusak ekosistem.
“Penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak merusak hutan, lahan, atau sumber daya alam lainnya yang vital bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem,” tambah Gubernur Al Haris.
Salah satu kebijakan yang sedang dijalankan adalah program rehabilitasi lahan pascatambang. Setelah kegiatan pertambangan selesai, lahan yang terdampak harus direhabilitasi agar dapat kembali digunakan untuk kepentingan lain, seperti pertanian atau konservasi alam. Program ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan agar tidak rusak permanen, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang telah direhabilitasi.
Beberapa perusahaan tambang di Jambi telah diminta untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi ini, dengan pendampingan langsung dari pemerintah provinsi. “Kami telah melaksanakan program ini di beberapa wilayah yang terdampak tambang, dan hasilnya cukup baik. Kami berharap semua perusahaan tambang dapat berpartisipasi aktif dalam memulihkan lahan yang telah rusak,” ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Taufik Hidayat.
Selain memperbaiki pengelolaan tambang, Pemerintah Provinsi Jambi juga berfokus pada diversifikasi sektor industri batu bara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap industri batu bara yang cenderung berisiko terhadap fluktuasi harga pasar global dan dampak lingkungan.
Salah satu inisiatif yang digalakkan adalah pengembangan energi terbarukan, termasuk pemanfaatan potensi energi panas bumi dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di beberapa daerah di Provinsi Jambi. Pemerintah daerah telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan energi terbarukan untuk mengembangkan proyek-proyek yang dapat menjadi alternatif bagi pemanfaatan batu bara dalam jangka panjang.
“Provinsi Jambi juga harus mempersiapkan diri menghadapi transisi energi global. Kami sudah mulai mengarahkan perhatian pada sektor energi terbarukan untuk menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan, sehingga kita tidak bergantung hanya pada batu bara,” ujar Gubernur Al Haris.
Seiring dengan kebijakan pengelolaan batu bara yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jambi juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak langsung oleh industri batu bara. Program pemberdayaan ekonomi lokal seperti pelatihan keterampilan, pendirian usaha kecil dan menengah (UKM), serta pengembangan sektor pertanian telah digalakkan untuk memberikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat.
Melalui dana bagi hasil yang diterima dari sektor batu bara, pemerintah provinsi juga berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang terpapar dampak tambang. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat jangka panjang dari keberadaan industri batu bara di daerah mereka.
Meski kebijakan-kebijakan yang diterapkan sudah menunjukkan hasil positif, Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan industri batu bara. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setiap perusahaan tambang mematuhi standar lingkungan yang ketat, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.
Selain itu, transisi menuju energi terbarukan juga memerlukan investasi yang besar dan dukungan dari berbagai pihak. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jambi optimis bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini akan membuahkan hasil dalam jangka panjang, menciptakan industri batu bara yang ramah lingkungan, serta ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.(Say)
