JURNALJAMBI.CO – Rencana pembangunan stockpile batu bara atau tempat penumpukan sementara batu bara di kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, menuai gelombang penolakan dari warga. Warga sekitar merasa sangat dirugikan dan khawatir terhadap dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan mereka.
Stockpile batu bara yang akan dibangun ini dinilai tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, karena lokasinya berada di tengah kawasan perkantoran dan perumahan. Warga menilai, keberadaan fasilitas tersebut akan mencemari udara, meningkatkan polusi debu, dan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat.
Rocky Candra, Anggota DPR RI Dapil Jambi dari Komisi XII, turut menanggapi isu tersebut dengan serius. Ia mengingatkan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kota, agar lebih mengedepankan keselamatan dan kenyamanan warga ketimbang mengejar investasi semata.
“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi harus benar-benar mendengar aspirasi masyarakat. Jangan sampai investasi besar malah merugikan masyarakat secara lingkungan, sosial, dan kesehatan,” tegas Rocky saat diwawancarai, Senin (3/6/2025).
Menurut Rocky, pembangunan stockpile di lokasi yang dekat dengan permukiman bukanlah keputusan yang bijak. Selain melanggar prinsip dasar tata ruang, potensi gangguan debu batu bara dan kebisingan akan berdampak langsung terhadap kesehatan warga, terutama anak-anak dan lansia.
“Stockpile batu bara ini berisiko tinggi. Jika tetap dibangun di dekat rumah warga, bisa menyebabkan pencemaran udara dan gangguan pernapasan. Harus ada kajian lingkungan yang objektif dan transparan,” lanjutnya.
Rocky juga mengingatkan bahwa sejak ia masih menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi, isu ini sudah mencuat dan ia telah menyuarakan penolakan berdasarkan aspirasi masyarakat yang merasa keberatan.
“Sudah sejak lama masyarakat menolak rencana ini. Pemerintah seharusnya lebih peka. Jika proyek ini lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat bagi masyarakat sekitar, maka sebaiknya dihentikan,” ujarnya dengan tegas.
Sementara itu, aksi penolakan dari warga terus berlanjut. Mereka telah menggelar pertemuan warga, membuat petisi, dan mengirimkan surat keberatan kepada pihak-pihak berwenang. Masyarakat berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan ulang lokasi pembangunan stockpile tersebut, atau memindahkannya ke kawasan industri yang jauh dari pemukiman penduduk.
Warga juga menuntut agar proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dilakukan secara terbuka dan partisipatif, agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat pembangunan fasilitas yang dinilai berisiko tinggi ini.
Rocky menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh pihak duduk bersama dan mencari solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat.
“Kita bukan anti-investasi, tapi investasi harus dilakukan dengan bijak dan tidak merampas hak-hak warga. Pemerintah harus hadir melindungi rakyatnya, bukan malah seolah berpihak pada kepentingan korporasi,” tutup Rocky.(*)
