JURNALJAMBI.CO – Program pendidikan karakter ala militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai pro dan kontra. Mulai 2 Mei 2025, sebanyak 69 siswa SMP yang dianggap “nakal” dan sulit diatur oleh sekolah serta keluarga dikirim ke barak militer di Purwakarta dan Bandung untuk dibina selama enam bulan.
Program ini melibatkan TNI dan Polri dengan tujuan memperkuat karakter bela negara serta mengatasi masalah sosial seperti pergaulan bebas, geng motor, hingga penyalahgunaan obat-obatan.
Namun, sejumlah pengamat menilai pendekatan militer terhadap siswa bermasalah bisa menimbulkan dampak psikologis jangka panjang. Mereka mengingatkan bahwa siswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, dan pendidikan seharusnya tidak menggunakan pendekatan koersif.
Komnas HAM juga mempertanyakan dasar hukum dari program ini, mengingat TNI bukan lembaga yang berwenang untuk mendidik warga sipil dalam konteks pendidikan anak.
Meski ditentang oleh sebagian pihak, Dedi tetap melanjutkan program ini dengan alasan banyak orang tua sudah kehilangan harapan dalam mendidik anaknya.(*)
