JURNALJAMBI.CO – Insiden tongkang batubara yang berkali-kali menabrak tiang pengaman Jembatan Tembesi di Kabupaten Batanghari memicu reaksi keras dari anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Cek Endra. Ia menilai pengusaha batubara tidak bisa terus mengabaikan kepentingan publik demi keuntungan pribadi, apalagi dengan dampak kerusakan infrastruktur yang mengancam keselamatan masyarakat.
“Ini sudah keterlaluan. Pengusaha batubara tidak bisa seenaknya beroperasi tanpa memikirkan dampaknya pada masyarakat dan infrastruktur. Kita bicara soal keselamatan publik dan keberlanjutan pembangunan di Jambi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk lepas dari tanggung jawab,” tegas Cek Endra, Sabtu (25/1/2025).
Cek Endra, mantan Bupati Sarolangun dua periode itu menyoroti lemahnya tanggung jawab pengusaha batubara dalam mematuhi regulasi. Menurutnya, kejadian ini mencerminkan minimnya keseriusan perusahaan dalam memastikan operasional yang aman, baik di jalur sungai maupun darat.
“Pengusaha batubara ini sering kali hanya fokus pada keuntungan. Padahal, mereka beroperasi di atas infrastruktur yang dibangun dengan uang rakyat. Kalau sampai jembatan runtuh, masyarakat yang paling dirugikan,” ujarnya dengan nada geram.
Sebagai anggota DPR RI yang membidangi sektor ESDM, Cek Endra meminta pemerintah segera menerapkan regulasi yang lebih tegas terhadap operasional angkutan batubara. Ia juga mendukung penghentian sementara aktivitas hauling batubara melalui jalur sungai seperti yang diusulkan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi.
“Harus ada aturan yang jelas dan sanksi tegas. Jangan hanya sebatas himbauan. Kalau jalur sungai belum siap, hentikan dulu aktivitasnya. Keselamatan publik tidak boleh dikorbankan,” katanya.
Cek Endra menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap jalur angkutan batubara, termasuk jalur darat yang juga sering menimbulkan masalah.
“Jalur darat juga perlu ditertibkan. Kita sering melihat angkutan yang melebihi tonase, menyebabkan kerusakan jalan dan kemacetan. Pengusaha harus diawasi ketat, dan aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambah Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi itu.
Cek Endra menyerukan agar pengusaha batubara yang terlibat dalam insiden ini bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang ditimbulkan. Ia meminta pemerintah daerah dan pusat memastikan biaya perbaikan jembatan ditanggung oleh pihak perusahaan.
“Jangan biarkan uang rakyat lagi-lagi digunakan untuk menutupi kerusakan akibat kelalaian pengusaha. Mereka yang menyebabkan kerusakan, mereka yang harus membayar,” tegasnya.
Cek Endra berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi infrastruktur dan masyarakat dari dampak buruk operasional batubara. Ia berjanji akan terus mengawal persoalan ini agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama.
“Kita tidak bisa main-main dengan keselamatan masyarakat. Infrastruktur ini milik rakyat, bukan milik perusahaan. Saya akan pastikan masalah ini tidak berhenti pada wacana, tetapi ada tindakan nyata,” pungkasnya.
Insiden ini menjadi pengingat bahwa kepentingan publik dan keselamatan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya, bukan sekadar mengejar keuntungan ekonomi semata. (*)
Sumber: https://jambilink.id/post/3080/kasus-tongkang-tabrak-jembatan-tembesi-anggota-dpr-ri-komisi-xii-cek-endra-pengusaha
