JURNALJAMBI.CO - Kemiskinan Ekstrem dan Illegal Driling (Penambangan minyak ilegal) masih menjadi isu strategis di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, disamping isu-isu lainnya. Tetkait hal ini diungkapkan Camat Pauh Jupri, SE pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pauh, Selasa 30 Januari 2024 di aula kecamatan Pauh.
Beberapa isu stragis tersebut dipaparkan Camat Jupri di depan Asisten I Sarolangun Arief Ampera yang hadir mewakili Penjabat Bupati Sarolangun Dr. Ir. Bachril Bakri, M. App, Sc, Anggota DPRD Sarolangun AH. Marzuki dan Achmad Sarwani, Plt Kepala Bappeda Sarolangun Maria Susanti beserta para kepala OPD dan tripika kecamatan Pauh.
Kedepannya, beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan konkret tersebut diharapkan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud adalah terjadinya konflik sosial dengan perusahaan, maraknya illegal drilling dimana masyarakat ingin mendapatkan izin, serta keluhan masyarakat terhadap aturan membuka lahan tanpa membakar lahan, sehingga menyebabkan begitu banyak lahan masyarakat yang belum tergarap.
”Masalah kemiskinan ekstrem, balita stunting dan pengangguran terbuka masih jadi perhatian kita,” ungkap Jupri.
Bukan itu saja, Jupri juga menyebutkan isu strategis di bidang infrastruktur jalan seperti kondisi jalan menuju Desa Kasang Melintang, Seko Besar dan Pangkal Bulian, jalan Simpang Pitco menuju Desa Seko Besar dan jalan menuju Desa Sepintun dan Desa Taman Bandung. Masalah lainnya tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan banyak lagi permasalahan lainnya.
”Di Kecamatan Pauh belum ada tempat pembuangan akhir sampah, masalah kekeringan pada musim kemarau di wilayah Pauh timur, kebutuhan anggaran perbaikan Tugu Pauh, lampu penerangan jalan banyak yang mati dan tindak lanjut Embung Beluru Pauh,dan pembangunan cornblock halaman kantor Camat Pauh, Aula kantor Camat Pauh dan kantor PKK Kecamatan Pauh," bebernya.
Adapun usulan sesuai prioritas pembangunan RKPD tahun 2025 di Kecamatan Pauh adalah peningkatan infrastruktur daerah sebanyak 64 usulan dan peningkatan ekonomi sebanyak 8 usulan yang diharapkan dapat diakomodir pada anggaran 2025. (Abahagus)
