Peringatan Tak Digubris, Dewan Sesalkan Sikap Kasat Satpol PP Merangin

oleh

JURNALJAMBI.CO, MERANGIN – Kisruh Satpol PP Merangin terus berlanjut. Sebanyak 59 personil tidak diperpanjang kontrak pada tahun 2024 ini. Ini sekaligus mengabaikan dewan dan Pj Bupati Merangin.

Keluarnya pengumuman seleksi evaluasi anggota Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP Merangin, memperkuat misi perlawanan Shobraini Kasat Pol PP Merangin terhadap Pj Bupati.

Padahal, DPRD Merangin lewat Komisi I sudah mewanti agar tidak ada yang dirumahkan. Komisi I merekomendasikan agar alokasi anggaran digunakan sesuai kebutuhan.

Menariknya, Badan Anggaran (Banggar) sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk 338 personil berikut anggaran seragam dan makan minum. Kini malah menciut menjadi 250 personil dengan alokasi 10 bulan saja.

“Sepertinya, peringatan yang kami berikan tidak digubris oleh Kasat Pol PP. Merumahkan 59 orang personil secara tiba-tiba itu cukup mengagetkan. Tentu kami sangat kecewa. Padahal kami sudah mewanti wanti agar tidak ada yang dirumahkan,” ujar Ketua DPRD Merangin, Heman Efendi.

Tak hanya dewan harapan Pj Bupati Merangin untuk puluhan anggota Satpol PP Merangin agar tidak dirumahkan, sirna.

“Nanti akan kita panggil (Kasat Pol PP) dan rapat dulu sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi,” kata Mukti, Rabu (17/01/2024).

Mukti berharap, tidak ada anggota Satpol PP Merangin yang dirumahkan, karena hal tersebut berpotensi menambah angka pengangguran baru.

“Harapan kita memang tidak ada anggota Satpol-PP yang dirumahkan, apalagi ada yang mengabdi dari tahun 2007, mereka kan anak-anak kita semua,” tambah Mukti.

Shobraini mengklaim usai dipanggil Pj Bupati, tidak ada perubahan. Satpol PP tetap dengan 250 personil, dan mendepak 59 personil tadi.

“Keputusannya seperti itu. Tetap berpegang kepada 250 itu tadi,” katanya.
Ia tetap kukuh dengan beberapa alasan mempertahankan seleksi tersebut. Seperti aturan Permendagri nomor 12 bahwa idealnya Satpol PP kabupaten/kota itu 300.

“Sekarang, kita ini khusus non ASN itu 300 sekian. Sementara ASN itu 43 orang. Berarti tidak melebihi peraturan. Makanya kebetulan di anggaran 2024 ini, kita disiapkan 250. 250 tambah 43 itu lebih kurang 293,” katanya. (*)