Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari Tanggapi Secara Bijak Tuntutan Unras FKBPDSB

Reporter: Super Admin - Editor: No Editor
- Senin, 11 September 2023, 10:16 AM

JURNALJAMBI.CO, SAROLANGUN -Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, M.Pd, menanggapi secara bijak beberapa poin yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa (Unras) Forum Komunikasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sarolangun Bersatu (FKBPDSB), Senin 11 September 2023 di Gedung DPRD Sarolangun. Tontawi turun langsung bersama Ketua Komisi I DPRD Sarolangun Drs. H. Fahrul Rozi, M.Si, dan Anggota DPRD Sarolangun Fadlan Kholiq, SE, ME, Sy.


Pada aksi unjuk rasa yang diikuti puluhan Anggota BPD se-Kabupaten Sarolangun itu,   sebelumnya massa juga menggelar aksi unras di Kantor Bupati Sarolangun yang  dikawal ketat aparat TNI, POLRI dan Satpol PP Sarolangun. Turut menyambut massa unras; PLH Sekda Sarolangun Ir. Dedi Hendri, M.Si, Kabag OPS Polres Sarolangun Kompol A.  Bastari Yusuf, Danramil 420-04 Sarolangun Mayor Inf. Abdul Aziz, Kasat Pol PP Sarolangun Drs. Muhammad Idrus, Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri, M.Pd.I dan Kadis PMD Sarolangun Mulyadi.



Dalam orasinya, Korlap Aksi Muhammad Arham mengatakan bahwa pihaknya menuntut realisasi dari kesepakatan dengan Pemerintah yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu untuk menaikkan tunjangan Anggota BPD se-Kabupaten Sarolangun, setara dengan tunjangan aparatur desa.


"Kalau tidak ada realisasi, kami tidak akan bubar dari sini, karena menurut kami janji itu adalah hutang.  Kqmi menuntut agar tunjangan BPD bisa dinaikkan sebesar Rp 300 ribu," katanya.


Dalam orasinya Arham menyebut anggota BPD itu adalah mitra kerja sama Kepala Desa, yang tentunya berharap tunjangan kesejahteraan, dan diberikan pelatihan dalam peningkatan kapasitas anggota BPD.


" Kami meminta kepada bapak PJ Bupati Sarolangun untuk menganggarkan biaya pelatihan BPD/Kepala Desa dianggarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga meminta Pj Bupati Sarolangun untuk mempertegas aturan terkait kinerja BPD dalam hal membantu kinerja kepala desa, keuangan desa dan fungsi kepala desa terhadap kewenangan dan batasan dalam hal penggunaan Dana Desa dan larangannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan," ucap Arham secara panjang lebar.

Isi orasi yang merupakan aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa mendapatkan tanggapan Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari menanggapi dengan begitu bijak. Ketua DPD Golkar Kabupaten Sarolangun ini sangat mengapresiasi aksi para pengunjuk rasa dalam memperjuangkan hak-hak berupa  penambahan tunjangan dan peningkatan kapasitas sebagai anggota BPD.


"Apa yang menjadi hajat BPD Sarolangun akan menjadi bahan pemikiran kita, dan akan kita tindaklanjuti. Yang namanya uang tunjangan tetap kita pertimbangan, namun secara bertahap," kata Tontawi Jauhari dengan bijak.


Tontawi menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya siap membantu menaikkan tunjangan BPD sesuai dengan prosedur, harus melalui usulan yang disampaikan oleh pihak eksekutif, dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diajukan dalam pembahasan R-KUA dan PPAS.


"Dulu kondisi keuangan daerah terdampak kondisi pandemi covid, kami pun merasakan apa yang dirasakan kawan-kawan BPD, tunjangan BPD memang layak dinaikkan.  Hal ini akan menjadi prioritas kita. Insya Allah tahun 2024 nanti kita akan melaksanakan pelatihan anggota BPD," kata Tontawi yang terlihat dapat meredam gejolak emosi para pengunjuk rasa.


"Aturan kita tegakkan, bapak-bapak sudah pas untuk mengusulkan pelatihan anggota BPD. Kami berharap, dengan pelatihan nantinya, BPD akan tahu dengan aturan, tugas dan fungsi BPD dengan baik. Soal tunjangan, berapa yang diusulkan oleh pihak eksekutif, kami akan langsung setujui," ungkap Tontawi.



Namun, Tontawi menegaskan bahwasanya tunjangan anggota BPD tidak bisa langsung dinaikan secara drastis, melainkan harus  dilakukan secara bertahap, tergantung kondisi keuangan daerah, Tontawi memastikan ke depannya, apa yang menjadi tuntutan dari para anggota BPD bisa terealisasi.


"Untuk pelatihan sudah dianggarkan dalam RKUA untuk diusulkan ke Dewan untuk disetujui bersama, saat pembahasan nanti, Dewan akan melihat sejauh mana usulan eksekutif terkait hak-hak BPD," pungkasnya.


Pantauan media ini, setelah mendengar paparan dan tanggapan bijak dari Ketua DPRD Tontawi Jauhari, protes yang berkecamuk pada para pengunjuk rasa kelihatan mereda. Mereka seperti memahami tanggapan dan solusi yang disampaikan politisi Golkar yang santer di tengah publik untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Sarolangun pada Pilkada 2024 mendatang.  (Abahagus)


Tags

Berita Terkait

Berita Populer

Berita Terbaru Lainnya

X