JURNALJAMBI.CO, JAMBI – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi melaksanakan konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pada Kamis (6/7/2023).
Konsultasi tersebut dalam rangka mencari solusi terkait dengan permasalah Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di daerah Nipah Panjang dan Teluk Majelis yang masuk dalam wilayah Konservasi.
Konsultasi ini dihadiri seluruh anggota Komisi II juga ikut dihadiri Waka DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara.
Kesempatan itu, Pinto mengungkapkan bahwa konsultasi kali ini adalah terkait kondisi PPI yang ada di daerah Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah konservasi cagar alam pantai timur.
“Kita konsultasi untuk mencari solusi mengenai kendala yang terjadi khusus nya PPI diwilayah Tanjab Timur karena status nya belum jelas, akibat dari pembangunan pelabuhan tersebut masuk dalam wilayah konservasi,” kata Pinto, Jumat (7/7/2023).
Ia juga menyebut, akibat pembangunan pelabuhan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tidak bisa berbuat banyak karena status hukum dari PPI tersebut tidak ada kejelasan.
“Ini yang menjadi perhatian kita, di samping Pemprov tidak bisa berbuat, pihak Pelabuhan pun tidak bisa beroperasi dengan maksimal. Kita berharap persoalan ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik,” tutupnya.(ist)
