Pemkab Sarolangun Warning Kepala OPD Terkait SPT Sepihak, Yang Sudah Terlanjur Harus Dikembalikan

oleh

JURNALJAMBI.CO, SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun  mewarning kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Sarolangun yang membuat SPT (Surat Perintah Tugas) untuk memutasi  pegawai secara sepihak, di luar kewenangan, tindakan kepala OPD tersebut dikatakan menyalahi aturan dan sudah santer di tengah publik sejak beberapa bulan lalu.

Warning (Peringatan.red) tersebut  disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App. SC didampingi Sekda Sarolangun Ir. Endang Abdul Naser usai Coffee Morning bersama HIPMI di rumah dinas Bupati Sarolangun, Kamis 22 Juni 2023.

“Saya sudah ingatkan jangan ada kepala OPD membuat SPT tanpa sepengetahuan Pj Bupati, saya sudah dapat laporan,” kata Pj Bupati Bachril Bakri.

Senada dengan Pj Bupati Bachril Bakri, Sekretaris Daerah (Sekda) Sarolangun Ir. Endang Abdul Naser menambahkan, bila Kepala OPD memindahkan pegawai harus sesuai aturan yang berlaku walaupun dilakukan kepada pejabat fungsional (Jafung).

“Kita sudah buat surat teguran untuk mengingatkan OPD, bagi yang sudah terlanjur harus dikembalikan, sesat di ujung jalan balik ke pangkal, kita berharap kepegawaian lebih tertib, tidak boleh sembarangan,” kata Sekda.

Sekda menekankan, Kepala dinas memindahkan pegawai harus sesuai aturan, aturannya ada di Permendagri dan Permen-BAKN dan harus izin PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

“Aturannya ada di Permendagri dan Permen-BAKN. Harus izin PPK, SK-nya SK Pj Bupati, Sekda pun tidak berwenang,” imbuhnya.

Ditanya tentang sanksi, lebih lanjut Sekda membeberkan sanksi yang bisa dikenakan kepada Kepala OPD tersebut, selain diberi teguran, bisa berefek kepada kepegawaiannya.

“Sanksi lain kepada Kepala OPD tersebut berefek pada kepegawaiannya, bisa saja TPP-nya tidak cair,  bisa-bisa pangkatnya tidak naik, karena pemindahan pegawai harus izin PPK, apa lagi di Jafung, tidak boleh asal pindahkan, harus sesuai aturan dan tidak boleh sepihak,” ungkap Sekda.

Baca Juga:  Gigi John Lennon Terjual Rp468 Juta

“Yang jelas, tindakan kepala dinas itu jelas melanggar, karena tindakan kepala dinas itu terbatas, tidak bisa melakukan wewenang Bupati,”  pungkas Sekda Endang Abdul Naser. (Agus)