JURNALJAMBI.CO, SUMBAR – PTPN VI Kembali mengalirkan dana CSR dengan membantu pembangunan ruang sidang lembaga adat Pasaman Barat, Sumatra Barat, kegiatan sosial ini bentuk perwujudan dari komitmen PTPN VI dalam mendukung pemerintah Sumatra Barat serta menjunjung tinggi nilai adat istiadat Sumatra Barat
Ketua lembaga adat Kabupaten Pasaman Barat, TK.H.Asrul, SE,MH Menyebut, bantuan yang diberikan PTPN VI sangatlah berarti, dan membantu para pemangku kepentingan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dalam mengambil keputusan adat
” Alhamdulillah, ruang sidang adat yang kami butuhkan selama ini telah dibangun PTPN VI Unit Usaha Ophir Pasaman Barat,” jelasnya, Jum’at (24/3).
Manager PTPN VI Unit Usaha Ophir Zulfikar Sopang mengatakan bantuan ruang sidang adat yang diberikan pihak PTPN sebesar 50 juta ke Lembaga Adat Pasaman Barat berasal dari dana tanggung jawab sosial lingkungan ( TJSL ) PTPN VI, dengan bantuan ini diharapkan bisa membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan adat dengan hati yang tenang, fikiran tenang karna sudah didukung fasilitas yang memadai diruang sidang adat ini.
Sementara itu Ketua Lembaga Adat Pasaman Barat Asrul mengucapkan terimakasih kepada PTPN VI yang telah membantu membangun ruang sidang adat Nagari Kinali Kecamatan Jurong Langgam Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat.
” PTPN tidak hanya mengejar profit, namun perusahaan ini sangat peduli dengan adat serta menghormati adat dimana perusahaan ini berada, tentunya kehadiran PTPN di Pasaman Barat sangat berarti serta membantu masyarakat disekitarnya,” terang Asrul.
Sementara itu Manager Unit Usaha Ophir Zulfikar Sopang mengatakan pihaknya merasa ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial terlebih kebutuhan lembaga adat karena diera digitalisasi ini putusan adat masih berlaku dan dibutuhkan masyarakat.
” Ini merupakan komitmen dari PTPN , dari hasil diskusi ringan dengan lembag adat, ternyata disini masih butuh bantuan untuk ruang sidang, melalui dana CSR milik PTPN , kami bangun ruang sidang baru, dengan harapan para pemangku adat bisa berkerja sebaik mungkin dan sebijak mungkin dalam mengambil keputusan adat ,” pungkas Zulfikar. ( Lindo )
