JURNALJAMBI.CO, JAMBI - Tak kunjung beresnya pengaturan lalu lintas truk batubara membuat DPRD Provinsi Jambi bereaksi lebih keras. Setelah melempar wacana membentuk pansus, kali ini DPRD meminta Gubernur Jambi Al Haris mengevaluasi para pembantunya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyan Kusumo melihat carut marutnya lalu lintas akibat angkutan batubara di Batanghari, Muarojambi, hingga Kota Jambi, tidak lepas dari ketidakmampuan pejabat terkait.

“Kami Komisi III DPRD Provinsi Jambi meminta Gubernur, paling tidak mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan. Sebab, sampai hari ini tidak bisa menyelesaikan persoalan angkutan batubara dengan baik,” tegas politisi PDIP ini, Rabu (1/3/2023).

Carut marut penataan lalu lintas angkutan batubara menyebabkan jalur Sarolangun-Muaratembesi macet total sejak Selasa (29/2) sore. Tak hanya truk batubara, kendaraan penumpang, angkutan pegawai dan pekerja, angkutan barang dan logistik tak bisa melintas.

Menyikapi masalah ini, Komisi III mengelar pertemuan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Ditlantas Polda Jambi pada Rabu. “Tidak ada perbedaan antara rapat dari awal hingga hari ini. Menurut saya, Kadishub (Ismet Wijaya) gagal dalam mengurai persoalan ini,” tegasnya.

Dia mengaku sangat kecewa dengan Dishub karena strategi-strategi yang selama ini disampaikan sebagai langkah-langkah konkrit tidak menunjukkan hasil.

“Contohnya kemarin Dishub berjanji menerapkan nomor lambung, sebanyak 4000 selesai pada 10 Februari. Tapi sampai hari ini tidak selesai. Bahkan macet tidak ada perubahan. Artinya apa yang dikerjakan oleh Dishub sampai hari ini nol persen,” pungkasnya.

Tak hanya mengevaluasi Ismet Wijaya dan jajarannya, Gubernur Al Haris juga didesak segera merealisasikan jalan khusus batubara. Wartono melihat, jalan khusus tidak terbangun. Sementara kinerja Dishub tidak baik.

“Sebelum adanya jalan khusus, alternatif jangka pendek tidak ada gunanya. Macet pasti akan terus terjadi,” katanya lagi.

Anggota Komisi III lainnya, Ahmad Fauzi Ansori, meminta Gubernur Jambi segera membuka jalur alternatif untuk kendaraan pribadi. “Pak Gubernur harus segera membuka dan memfungsikan jalan alternatif itu untuk mengurai kemacetan,” kata Fauzi.

Jalan alternatif tersebut adalah jalur dari Simpang Karmeo menuju Kilangan, yang dananya sudah dianggarkan dari APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 50 miliar. Jalur ini, kata dia, sejak awal ditujukan untuk mengurai kemacetan jangka pendek sebelum ada jalur khusus.

Beberapa hari lalu, dalam rapat bersama Kementerian ESDM dan Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto melemparkan wacana membentuk panitia khusus bila Pemprov tak kunjung mampu menangani masalah angkutan batubara. (ist)

Sumber: Metrojambi.com