JURNALJAMBI.CO, JAMBI – Lolos verifikasi peserta Pemilu 2024, Partai Buruh langsung tancap gas.
Meski jadi partai pendatang baru di Provinsi Jambi, partai kelas pekerja ini telah mempersiapkan diri dengan menggelar rapat akbar persatuan buruh Jambi. Rapat akbar untuk menghimpun seluruh komponen buruh yang satu pemikiran dalam memperjuangkan aspirasi buruh.
Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Jambi, Sarif mengatakan, partainya berusaha membuat persatuan buruh di tingkat nasional sampai provinsi dan kabupaten/kota. “Kewajiban kami menghimpun seluruh komponen buruh. Besok (Selasa) akan digelar rapat akbar agar pemikiran yang sama dan perjuangan sama untuk memperjuangkan hak buruh. Kami berharap ini menjadi langkah awal perjuangan politik untuk memperjuangkan hak para buruh,” katanya, Senin (13/02/2023).
Menurutnya, Partai Buruh memang kelas pekerja. Jika dapat mengirimkan wakil di parlemen, ada kebijakan yang berpihak kepada petani dan masyarakat miskin dan lainnya.
“Partai ini untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terpinggirkan, termarjinalkan. Kita ingin menyampaikan aspirasi kita yang selama ini lewat Partai yang bukan dari kelas buruh. Kita harap bisa menjadi rumah besar, kekuatan penyeimbang di negeri ini. Wadah ini sebagai perlawanan secara konstitusi agar nanti ada kebijakan yang berpihak kepada kita,” jelasnya.
Soal Bacaleg sendiri, ia mengatakan sudah 50 persen terpenuhi. Menariknya, para caleg partai buruh merupakan dari kalangan petani. Meski terkendala dalam merekrut bacaleg karena berasal dari kaum buruh yang baru tahu masalah politik, namun partainya berkomitmen mengawal dalam proses administrasi hingga sosialisasi mendatang.
“Caleg dari kalangan petani, mereka lebih paham dan mengalami sendiri kondisi di bawah,” katanya.
“Kita akan bantu sosialisasi dan konsolidasi serta administrasinya. Kita tetap optimistis. Kita siap bertarung di 2024 nanti walau kita partai kecil dan baru,” tegasnya.
Saat ini kata dia, penjaringan bacaleg sudah 50 persen. Sebanyak 370 ada di 159 Kabupaten/Kota dan 55 sudah ada di 28 provinsi dan 5 orang untuk DPR RI.(ist)
