Camat Pauh Paparkan Program Pandawa Lima di Depan Pj Bupati Henrizal

oleh

JURNALJAMBI.CO, SAROLANGUN – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sarolangun untuk tahun 2024 telah dilaksanakan mulai 27 Januari 2023, hari ke 5 digelar di Kecamatan Pauh, Kamis 2 Februari 2023. yang dihadiri dan dibuka langsung Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM dan dihadiri anggota DPRD Sarolangun Dapil 2, AH. Marzuki dari Fraksi PDIP dan Muslimin dari Fraksi PKB DPRD Sarolangun.

Turut hadir dalam Musrenbang ini para kepala OPD terkait, para Kepala Desa (Kades) dan Lurah beserta perangkat Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta Tripika Kecamatan Pauh. Pantauan media ini acara Musrembang berjalan lancar dan sukses disertai diskusi dan dialog interaktif yang begitu apik.

Jalannya Musrenbang Kecamatan Pauh diawali pembukaan Camat Pauh Jupri, SE, yang mana sesuai tema Musrenbang, Camat Jupri melaporkan jumlah usulan sebanyak 53 usulan yang terfokus pada dua bidang yaitu infrastruktur dan Perekonomian. Pada bidang infrastruktur, usulan berkisar terkait pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya serta fasilitas kesehatan dan bangunan pendidikan. dan pada bidang ekonomi terkait ketahanan ekonomi masyarakat 13 desa dan 1 kelurahan se Kecamatan Pauh.

“Sesuai tema Musrenbang, Pemantapan infrastruktur dan ketahanan ekonomi daerah melalui perencanaan pembangunan berkualitas, kami punya 53 usulan yaitu di bidang infrastruktur dan ekonomi,” kata Camat Pauh Jupri.

 

Pada kesempatan ini Camat Jupri memperkenalkan dan memaparkan program dalam yang telah dilakukan dalam pembangunan di Kecamatan Pauh, program tersebut bernama “Pandawa Lima” yang merupakan akronim dari “Pantau Desa Warga Lingkungan dan Agama”.

“Kami masih butuh jalan yang layak, kami punya program dengan yang kami namakan Pandawa Lima, program ini”juga terkait pembinaan masyarakat desa,” terang Camat Jupri diiringi decak kagum dan anggukan para peserta Musrenbang.

Baca Juga:  Pemerintah Bakal Ukur Ulang Hutan Negara

Camat Jupri menyebut program Pandawa Lima merupakan upaya dalam melaksanakan pembangunan dan terhadap pemecahan solusi pembangunan, dalam program ini pihaknya turun langsung bersama Pemerintah Desa kelurahan beserta jajarannya didampingi unsur Tripika dan dibantu oleh aparat TNI dan Polri.

“Dalam melaksanakan program program Pandawa Lima ini, untuk semua desa memakan waktu tiga hari, itupun bila akses jalan lancar. Kami berharap pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kecamatan yang sulit dijangkau, Desa yang belum dapat jalan aspal mohon diprioritaskan,” harap Camat Jupri.

Camat Jupri pun menyebut rumusan Musrenbang yang telah diusulkan Desa dan kelurahan Kecamatan Pauh juga merupakan hasil yang mempedomani pelaksanaan program Pandawa Lima yang telah dijalankan tahun lalu.

Pada sambutannya, Camat Jupri juga menampilkan kegiatan lapangan peninjauan lokasi jalan di titik ruas jalan yang kondisinya memprihatinkan di wilayah Pauh wilayah timur.

Kepala Bappeda H. Muhammad, S.Ag dalam sambutannya, mengatakan seluruh usulan Musrenbang Kecamatan Pauh sudah diinput ke dalam aplikasi, sesuai pembangunan wajib dan pelayanan dasar di bidang infrastruktur dan penanganan perekonomian.

“Lima puluh tiga usulan Kecamatan Pauh sudah diinput, yang mana semua usulan tersebut merupakan pembangunan wajib dan pelayanan dasar, tentunya jumlah usulan tersebut akan menelan dana triliunan, tentu tidak memungkinkan kita akomodir semua,” kata H. Muhammad.

Lebih lanjut, H. Muhammad menjelaskan bahwasanya Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) juga anggaran yang digelontorkan di desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam pembangunan desa dan kelurahan.

“Yang tidak mampu didanai dengan anggaran kabupaten, kita dorong dengan anggaran Pusat dan Provinsi sesuai kewenangan dan aturannya. Kita masih berharap transfer Dana Alokasi Khusus (DAU) dari pusat, mengingat kemampuan keuangan daerah kita yang terbatas,” jelas H. Muhammad seraya menyebut bahwa Musrenbang tingkat Kabupaten Sarolangun akan dilaksanakan pada minggu ke 2 Maret 2023.

Baca Juga:  Inilah Spesifikasi Samsung Galaxy M54 5G, Punya Tampilan Terbaru!

Sementara itu, anggota DPRD Sarolangun
AH. Marzuki menghimbau para Kades dan Lurah agar rajin berkomunikasi dengan anggota dewan, terkait pokok pikiran (Pokir) Dewan yang dihimpun melalui reses.

“Kades harus rajin-rajin komunikasi dengan dewan, itu penting karena berkaitan dengan Pokok pikiran (Pokir) dewan melalui reses,
untuk proyek bidang pendidikan, pandai- pandailah membuat proposal kepada Diknas, agar diusulkan,” ucap politikus PDIP yang dikenal ‘vokal’ yang akrab dengan sapaan Sangkut, ini

Sangkut juga mengajak masyarakat dan pemerintah Desa Kelurahan menyikapi APBD dengan bijak, yang mana 70 persennya digunakan untuk belanja pegawai dan 30 persennya untuk Belanja modal.
Begitupun terkait permasalahan di tengah masyarakat, terkait tanah misalnya, menurutnya para kades dan camat harus mengusulkan penanganannya kepada Bupati yang diteruskan ke menteri.

Lanjutnya, Perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Pauh banyak yang tidak punya Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak membayar pajak (BPHTB), menurutnya hal ini harus menjadi perhatian dan diurus dengan baik untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini harus kita urus, untuk PAD kita, kalau ada jual beli lahan harus dilapor, karena pajaknya itu besar, dan tentunya berpengaruh pada peningkatan PAD,” imbuhnya seraya menambahkan bahwa hal yang sama juga berlaku bagi CSR Perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Pauh.

“Perda CSR sudah kita terhitkan, CSR adalah 2,5 persen dari laba, ini akan sangat membantu masyarakat kita,” pungkasnya.

Sementara itu Pj Bupati Sarolangun dalam sambutan dan arahannya berharap masyarakat memahami dan memaklumi bahwasannya dari total APBD Sarolangun yang berjumlah sekitar Rp. 1,2 triliun yang 70 persennya dipakai untuk belanja pegawai termasuk Honorer yang hampir berjumlah 5000 orang.

Baca Juga:  Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari Terus Gencar Usulkan Pembangunan Jalan Jalur Dua Singkut dan Replanting

“APBD kita sangat banyak digunakan membayar biaya pegawai termasuk di dalamnya honorer, Ro. 4,5 milyar sebulan atau Rp. 54 Milyar setahun. Dengan kondisi ini kita juga sangat berharap pembangunan infrastruktur melalui kewenangan, Pusat dan Provinsi,” katanya.

“Dana infrastruktur Pemerintah Pusat terfokus pada pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan, maka kita sangat mengharapkan bantuan dana pembangunan dari Provinsi. Oleh karena keterbatasan anggaran, kondisi jalan yang sangat miris, kita harus bersabar, tugas kita berjuang,” pungkas Pj Bupati Henrizal.

Pada rangkaian acara ini juga dilangsungkan penyerahan penghargaan kepada Desa Lubuk Napal yang berhasil meraih Juara 2 (Dua) pada ajang Lomba PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) se- Provinsi Jambi tahun 2022, yang diterima langsung oleh Kepala Desa Lubuk Napal H. Suhadi dan deklarasi gerakan larangan buang air besar sembarangan. (gus)