Ketua DPRD Tontawi Jauhari : Honorer Tidak Boleh Dihapus

oleh

JURNALJAMBI.CO, SAROLANGUN – Lebih dari 4500 tenaga honorer di Kabupaten Sarolangun dibuat gaduh menyikapi surat  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang telah diundangkan pada 31 Mei 2022. Dalam surat tersebut, Menteri Tjahjo menyatakan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Para honorer di Kabupaten Sarolangun merupakan tenaga kontrak daerah (TKD) yang bekerja di setiap OPD. Merujuk surat Menpan-RB tersebut,  honorer akan dihapus dan diganti dengan PPPK. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan kuota PPPK dari Menpan-RB sebanyak 128 formasi, terdiri dari 60 formasi Tenaga Pendidikan, 43 formasi Tenaga Kesehatan dan 25 formasi Tenaga Teknis lainnya.

Dari kuota MenPAN-RB tersebut yang jumlahnya tidak begitu signifikan, masih tersisa lebih dari 5000 honorer Kabupaten Sarolangun yang kini sedang mempertanyakan nasibnya, hal ini jelas membuat gaduh apatah lagi bagi honorer yang tengah mengalami himpitan ekonomi keluarga.

Foto : Para Guru Kabupaten Sarolangun sedang Menyanyikan Lagu Indonesia Raya pada Momentum Hari Guru tahun 2022 (dok.)

Permasalahan ini menarik perhatian Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE karena kepeduliannnya pada nasib honorer,  menurutnya Kabupaten Sarolangun masih sangat membutuhkan tenaga honorer, Ia menyebut tenaga honorer tidak boleh dihapus karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Tahun ini Kita akan usul ke Menpan-RB 1000 honorer untuk diangkat menjadi P3K, melalui Pj Bupati secara berkesinambungan, kemarin kita hanya diakomodir 128 formasi, dan ketika kita usulkan tambahan, sudah terlambat,” kata Tontawi kepada wartawan media ini, Jum’at (6/1) melalui komunikasi seluler.

Tontawi menegaskan, honorer tidak boleh dihapus karena masih sangat dibutuhkan, kecuali guru honorer non linear.

Baca Juga:  Honorer Dihapus, Dunia Pendidikan akan  Lumpuh? Ini Kata Helmi Kadis Dikbud Sarolangun

“Kita harap Menpan-RB mengakomodir usulan kita, karena kita masih butuh, honorer tidak boleh dihapus, apa lagi tenaga guru dan tenaga kesehatan, kecuali guru honorer yang nonlinear, namun bagi yang lengkap persyaratannya tetap kita perpanjang,” tegas Tontawi Jauhari, kandidat calon Bupati Sarolangun pada Pilkada 2024 mendatang.

Kegaduhan para honorer tersebut diakui para kepala OPD, diantaranya Kadis Dikbud Sarolangun Helmi, SH, MH, menurutnya hal ini  setidaknya akan berakibat terjadinya situasi tidak normal di dunia pendidikan, karena jumlah honorer di Dinas Dikbud Sarolangun begitu signifikan, yaitu 2332 orang.

Sementara itu, Sekda Sarolangun Ir, Endang Abdul Naser mengatakan bahwa tahun ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2023 tetap memperpanjang SK tenaga honorer yang berlaku sampai tanggal 28 November 2023 mendatang, mengingat adanya surat Menpan RB untuk menghapus tenaga honorer yang akan diberlakukan  mulai akhir November 2023.

”Yang jelas tenaga honorer kita, SK nya kita perpanjang dulu, ada lebih kurang 4.500 tenaga honorer sudah kita sepakati dengan Pj Bupati Sarolangun bahwa perpanjangan sampai 28 November 2023, dan memang tidak ada penambahan dan ganti juga tidak ada,” kata Sekda.

Saat ini, Pemkab Sarolangun masih terus memantau perkembangan terbaru terkait kebijakan pemerintah pusat tersebut, karena masih adanya pembahasan atas persoalan tenaga honorer tersebut.

Menurut Sekda, bisa saja nanti ada aturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat terkait nasib tenaga honorer ini.

”Itu di aturan Menpan-RB, 28 November 2023 tapi kita nunggu kebijakan dulu kalau memang ada perubahan tiga bulan.
Kalau dalam rentang waktu itu ada aturan baru, kita rubah lagi,” jelas Sekda.

Selain itu, untuk mengatasi hal tersebut solusi terbaik adalah menjadikan tenaga honorer ini diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2022 yang lalu. (gus)