JURNALJAMBI.CO, SAROLNGUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun menggelar Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun dalam Pemilu 2024 mendatang, acara uji publik diselenggarakan di Ballrroom Abadi Hotel Sarolangun, Rabu 14 Desember 2022.
Pentingnya penataan dapil di setiap daerah atau wilayah adalah sebagai batas area kompetisi, tempat merebut suara pemilih menuju kursi DPRD, yang meliputi beberapa prinsip, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proposional, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.
Uji publik KPU Sarolangun ini dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri HS, Komisioner KPU Sarolangun, Ketua Bawaslu Sarolangun Edi Martono, Perwakilan Polres Sarolangun. Turut hadir Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Amaraldo Cornelius diwakili Danramil 420-04 Sarolangun Mayor Abdul Aziz, Kasi Datun Kejari Sarolangun Reza, Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri, M.Pd.I, Para Camat, tokoh masyarakat, para awak media dan beberapa perwakilan organisasi.
Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri dalam pembukaan acara mengatakan uji publik ini digelar atas dasar hukum sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 6 Tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu. Saat ini KPU telah memasuki tahapan penataan dapil dan penataan alokasi kursi untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024.
”Dapil atau daerah pemilihan merupakan batas wilayah/area kompetisi, untuk memperebutkan suatu jabatan politik yang dipilih. Maka uji publik penting dilaksanakan, untuk menghimpun masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terkait,” katanya.
Lanjut Fakhri, KPU Sarolangun telah merancang penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu 2024 mendatang, sebanyak tiga opsi.
Rancangan (opsi) 1 (pertama) dengan 4 Dapil sebanyak 30 kursi yakni Dapil 1 (8 kursi) (Sarolangun-Bathin VIII), Dapil 2/9 kursi (Pauh-Air Hitam-Mandiangin-Mandiangin Timur), Dapil 3 /8 Kursi (Pelawan-Singkut) dan Dapil 4 dengan 5 kursi (Batang Asai-Limun-Cermin Nan Gedang/CNG).
Rancangan 2 sebanyak tiga dapil, sebanyak 30 kursi yakni Dapil 1 dengan 11 kursi (Batang Asai-Sarolangun-Bathin VIII-CNG), Dapil 2 dengan 9 kursi (Pauh-Mandiangin-Air Hitam-Mandiangin Timur), Dapil 3 dengan 10 kursi (Limun-Pelawan-Singkut)
Rancangan 3 sebanyak lima kecamatan, dan 30 kursi yakni Dapil 1 dengan 8 kursi (Sarolangun-Bathin VIII), Dapil 2 dengan 5 kursi (Pauh-Air Hitam), Dapil 3 dengan 4 kursi (Mandiangin-Mandiangin Timur), Dapil 4 dengan 8 kursi (Pelawan-Singkut) dan dapil 5 dengan 5 kursi (Batang Asai-Limun- Cermin Nan Gedang).
Dalam sambutannya, Pj Bupati Sarolangun Henrizal mengatakan bahwa pemerintah bersama forkompinda Sarolangun mendukung sepenuhnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.
Sesuai dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 memang tidak menutup kemungkinan ada perubahan dalam penataan daaerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu 2024, semisal dalam kaitannya dengan anggaran.
”Insya Allah kami akan mendukung terkait anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Sarolangun terkait anggaran pelaksanaan pemilu tahun 2024,” katanya.
Pj Henrizal berharap dalam uji publik ini dapat mengakomodir masukan dan saran atau pendapat dari peserta untuk menjadi bahan bagi KPU Sarolangun dalam penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Sarolangun dalam pemilu 2024. Pj Henrizal pun langsung membuka acara ini.
”Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD kabupaten Sarolangun dalam pemilu 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya.
Pada pemaparan materi disertai dengan kegiatan diskusi terkait uji publik dalam rangka menyerap masukan dan saran atau pendapat dari seluruh peserta yang beberapa peserta terdiri dari pemangku kepentingan di Kabupaten Sarolangun.
Pemaparan materi disampaikan oleh Rapiuddin Komisioner KPU Sarolangun jelas dan fokus pada rancangan penataan dapil, begitu lugas sehingga diskusi dengan para peserta berlangsung sangat interaktif.
Pantauan media ini terlihat beberapa peserta menyampaikan masukan, saran atau pendapatnya, beberapa diantaranya adalah Tontawi Jauhari Ketua DPD Golkar Kabupaten Sarolangun. Tontawi Jauhari memilih opsi pertama yakni sepakat dengan opsi pertama, 4 dapil.
Pertimbangannya karena Kabupaten Sarolangun sudah 2 periode memakai sistem 4 dapil dan sudah dikenal semua masyarakat, tentu juga karena sesuai pendekatan wilayah.
Begitu pun Fadlan Kholik, Ketua PKS Kabupaten Sarolangun.
"Melihat dasar yang dipaparkan KPU, saya sepakat cendrung ke rancangan yang lama," katanya yang berarti sepakat 4 dapil.
Berikutnya Ahyar, SThi, mantan komisioner KPU Sarolangun
"Saya sepakat opsi pertama, karena sudah berjalan baik selama 2 periode dan sudah dikenal baik tanpa ada masalah," ucapnya.
Selanjutnya Danramil Abdul Aziz, juga sepakat opsi pertama, 4 dapil.
"Ditinjau dari segi pengaman pemilu, sudah ada Koramil di wilayah tersebut, kami sepakat opsi pertama," ungkapnya.
Lain halnya pendapat Charles Rangkuti dan Ketua Bawaslu, Edi Martono dan 2 peserta lainnya mengusulkan opsi yang berbeda. Namun forum diskusi uji publik ini cenderung sepakat dengan opsi pertama seperti sistem dapil yang lama, 4 dapil.
"Terimakasih atas masukan, saran atau pendapat dalam uji publik ini, apa yang disampaikan akan kami jadikan bahan untuk disampaikan ke KPU RI," tutup Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakhri. (gus)
