JURNALJAMBI.CO, SAROLANGUN - Dalam rangka penanganan dampak inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun menyerahkan bantuan sosial dari Biaya Tak Terduga (BTT), Rabu 7 Desember 2022 di aula Kantor Camat Sarolangun.
Dana bantuan tersebut bersumber dari alokasi 2 persen APBD untuk penanganan dampak inflasi. Dana bantuan diserahkan Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM kepada para guru pondok pesantren dan pegawai syarak kelurahan se-Kabupaten Sarolangun.
Acara penyerahan bantuan dihadiri Kabag Ekonomi Setda Sarolangun Davidman, Kabag Kesra Setda Sarolangun Puadi, S.Ag, Camat Sarolangun Bustra Desman, SE, MM diwakili Sekcam Sarolangun Dedi Kurniawan, SE, Jajaran OPD terkait, Para Lurah se-Kecamatan Sarolangun, dan Para guru pondok pesantren dan pegawai syarak kelurahan.
Dalam Keterangannya, Pj Bupati Henrizal mengatakan bantuan sosial ini diberikan kepada 47 pondok pesantren dengan jumlah guru sebanyak 974 orang dengan jumlah total bantuan sebesar Rp 438.300.000,-, dan Pegawai syarak kelurahan di 9 kelurahan diberikan bantuan sebanyak 120 orang dengan total Rp 54 Juta.
Bantuan ini merupakan perhatian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat Sarolangun.
”Masing-masing guru Ponpes dan Pegawai syarak menerima bantuan sosial sebesar Rp 450 ribu perorang. Sedangkan guru ngaji dan Marbot mesjid masih dalam proses verifikasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat diberikan bantuan sosial,” kata Pj Henrizal.
Diketahui bahwa dampak inflasi mempengaruhi ekonomi masyarakat Sarolangun khususnya dan umumnya di wilayah provinsi Jambi, dimana salah satu faktor tingginya angka inflasi dikarenakan harga bahan pokok, khususnya cabe dan beras. Cabe di Kabupaten Sarolangun pernah mencapai Rp 160 ribu per kilogram, namun pada hari ini harga cabe sudah turun dengan kisaran Rp 26 ribu perkilonya
” Selain cabe ada juga komoditas telor, beras dan mie yang mengalami kenaikan,” ucapnya.
Dalam penanganan dampak inflasi ini, bantuan sosial BTT bukan hanya disalurkan kepada guru ponpes dan pegawai syarak, juga diberikan kepada masyarakat yang terdampak inflasi pada sektor pertanian dan peternakan, UMKM, pelaku usaha transportasi desa.
”Dalam penyaluran bantuan sosial ini tidak ada biaya operasional, dan tetap dilakukan secara non tunai, tujuannya dalam rangka meminimalisir terjadinya kebocoran anggaran. Penggunaan anggaran ini kita awasi, karena sangat rawan, untuk itu kepada para OPD yang menyalurkan, saya minta untuk bekerja dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,"pungkasnya. (gus)
