JURNALJAMBI.CO, SAROLANGUN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) atau lebih pamiliar disebut WTP, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021, plakat WTP tahun 2021 diterima Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Henrizal,SPT, MM dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jambi Supendi, SE, Rabu 30 Nopember 2022 di rumah dinas Bupati Sarolangun.
Dengan diraihnya opini WTP atas LKPD tahun 2021, Pemkab Sarolangun telah memperoleh 6 kali WTP secara berturut-turut, yakni atas LKPD tahun 2016 hingga tahun 2020, penghargaan WTP 5 kali berturut-turut diberikan semasa kepemimpinan Bupati Cek Endra ditambah WTP atas LKPD tahun 2021.
Prestasi Pemkab Sarolangun atas WTP LKPD tahun 2021 secara otomatis mencatatkan kinerja keuangan kepemimpinan Bupati Cek Endra periode 2017-2021 memperoleh opini audit terbaik atas penyajian dan perlakuan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintahan, yang diaudit oleh BPK dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI).
Turut hadir dalam penyerahan plakat WTP 2021, Sekda Sarolangun Ir Endang Abdul Naser, Kepala KPPN Bangko Sahrul Alamsyah, Para asisten dan staf ahli Bupati, Kepala BPKAD Sarolangun Emalia Sari, SE beserta para kepala OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun.
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi mengatakan bahwa dengan diterimanya penghargaan plakat opini WTP dari Kementrian Keuangan RI ini merupakan sebagai bentuk apresiasi atas perlakuan wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah tahun 2021 terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
”Selamat kepada pemerintah kabupaten Sarolangun yang tahun ini menjadi yang keenam kalinya secara berturut-turut meraih opini WTP ini. Di Indonesia, ada 309 daerah enam kali berturut-turut salah satunya ya Kabupaten Sarolangun,” katanya.
Dijelaskannya untuk pemberian plakat opini WTP ini ada tiga jenis, yakni pertama plakat berwarna biru diberikan kepada pemerintah daerah yang meraih Opini WTP 1-9 kali secara beruntun. Kedua, plakat berwarna silver jika meraih opini WTP sebanyak 10-14 kali beruntun dan ketiga berwarna Gold, jika pemerintah daerah menerima opini WTP sebanyak 15-19 kali beruntun.
”Jadi Kabupaten Sarolangun menerima plakat yang berwarna biru,” katanya.
Supendi juga menyebutkan meskipun Pemkab Sarolangun meraih opini WTP bukan berarti tidak adanya temuan dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Ada tiga temuan dari hasil pemeriksaan yang harus dapat ditindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi dari BPK RI.
”Dari temuan itu, ada temuan yang berulang, pertama temuan pengelolaan aset, belanja tidak sesuai dengan volume pekerjaan. Teruslah berusaha supaya PAD Sarolangun ini bisa meningkat, mengingat dari sisi belanja sampai akhir Oktober ini Baru 66 persen, sehingga dua bulan jelang akhir tahun harus bisa merealisasikan di atas 30 persen,” terangnya.
Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dalam rangka penyerahan plakat opini WTP dan penandatangan MoU bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
Menurutnya, tentu banyak sekali informasi yang telah disampaikan oleh Kanwil DJPB terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sarolangun untuk lebih baik lagi kedepan.
”Serapan anggaran APBD Kabupaten Sarolangun baru mencapai 66 persen, menjelang berakhir tahun anggaran akan ditingkatkan hingga di atas 90 persen. Mari bersama-sama kita melaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga apa yang disampaikan oleh bapak kanwil tadi dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Pj Henrizal juga mengaku sangat berterima kasih atas pemberian penghargaan dan plakat opini WTP keenam kalinya secara berturut-turut ini, dan kedepan Pemkab Sarolangun akan berupaya untuk mempertahankan opini WTP ini.
”Harapan kami kedepan, kami pemerintah daerah bisa meningkatkan lagi pengelolaan keuangan daerah dan akan kami perbaiki serta tindak lanjuti rekomendasi BPK atas laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Pada saat ini juga kami sampaikan kepada seluruh kepala OPD untuk dapat menindaklanjutinya dengan baik. Terhadap beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti, saya mohon agar ditindaklanjuti sesegera mungkin,” harapnya.
Dalam rangkaian acara, Pj Bupati Sarolangun Henrizal dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi Supendi bersama-sama melakukan penandatangan MoU dalam rangka sinergi pemanfaatan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggara kebijakan pengelola keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. (gus)
