Terkait Jalan Pitco-Sepintun dan Dugaan Tindakan Korupsi, Karang Taruna Sarolangun Demo di Kantor Bupati

oleh
Ketua Karang Taruna Kabupaten Sarolangun Yunipan Firnando saat berorasi di depan kantor Bupati Sarolangun

JURNALJAMBI.CO, SAROLANGUN – Setelah beberapa kali didemo Aliansi LSM dan ramai di media massa, kini giliran masyarakat Sarolangun, yang merasa peduli atas persoalan yang ada, mereka menamakan diri sebagai Aliansi Karang Taruna Kabupaten Sarolangun melakukan aksi demonstrasi (Unjuk rasa.red)  di Kantor Bupati Sarolangun, Selasa 15 Nopember 2022.

Para demonstran menggunakan kendaraan bak terbuka dan pengeras suara, rombongan aliansi karang taruna yang tergabung dari beberapa Karang Taruna desa dan Kabupaten untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Sarolangun terkait hancurnya Jalan Pitco-Sepintun, urat nadi transportasi masyarakat 5 desa di Kecamatan Pauh Wilayah Timur, itu.

Dalam orasinya, Pengunjuk rasa setidaknya menuntut enam poin penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, di bawah kepemimpin Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM. Satu poin terkait Jalan Pitco-Sepintun dan lima poin lainnya terkait dugaan tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oknum pejabat.

Kondisi Jalan Pitco-Sepintun, Jalan Aspal tak terlihat lagi dan Rigit Beton yang hancur hanya ditimbun sirtu

Enam poin tuntutan yang disampaikan tersebut adalah (1) Terkait surat sakti Penjabat Bupati Sarolangun kepada perusahaan Batubara dalam hal pemakaian jalan dari simpang Pitco hingga Desa Lubuk Napal, dengan panjang sekitar 24 Kilo Meter yang dipakai untuk transportasi truk batubara.

(2) Indikasi adanya monopoli kegiatan fisik maupun perencanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun oleh oknum di lingkungan dinas kesehatan.

(3) Dugaan adanya oknum ASN melakukan jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten sarolangun, (4) Meminta Kejari Sarolangun memanggil kepala bagian ULP serta tim Pokja yang terindikasi menyalahi aturan yang memenangkan salah satu perusahaan yang SBU sudah mati pada kegiatan rehab renovasi/penambahan ruang puskesmas pulau pandan.

Baca Juga:  HKP ke-50 Jambi Resmi Dibuka Bupati Merangin

(5) Meminta pihak terkait mengusut tuntas dugaan korupsi pendataan obat-obatan dengan ditemukannya banyak obat-obatan dan cairan infus yang telah kadaluarsa di puskesmas dan gudang farmasi dinas kesehatan Kabupaten Sarolangun tahun 2018-2021. (6) Meminta pihak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan IPAL Dinas Kesehatan tahun anggaran 2018/2019, kuat dugaan PA dan KPA bermain mata dengan kontraktor.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Sarolangun Yunipan Firnando saat berorasi di depan kantor Bupati Sarolangun
Aksi Demonstrasi dikawal ketat Aparat Keamanan

“Ada beberapa poin yang sejatinya ingin kita sampaikan dan pertanyakan langsung pada Pj  Bupati, maka itu tadi kita meminta untuk bertemu secara langsung, namun cukup mengecewakan,” kata Korlap Aksi Yunipan Pirnando yang merupakan Ketua Karang Taruna Kabupaten Sarolangun, seakan tak dapat menyembunyikan rasa kecewanya.

Selain itu, dalam aksi tersebut aliansi mendesak untuk dapat bertemu dengan Pj  Bupati Sarolangun dan menanyakan kepastian terkait status hukum terkait pengoperasian izin usaha tambang batubara di desa sepintun yang dinilai melanggar perundang-undangan.

“Karena dampak dari pengoperasian perusahaan tersebut, akses jalan menjadi hancur dan berdebu akibat kerusakan jalan dan muatan juga berdampak buruk bagi masyarakat dan perekonomian desa setempat,” katanya.

Setelah aksi demo, rombongan langsung menuju ke Kejari Sarolangun, untuk memberikan laporan secara resmi, laporan tersebut diterima langsung oleh Kajari Sarolangun Bobby Ruswin, SH, MH beserta jajaran, terkait beberapa persoalan yang disampaikan dalam poin aksi tersebut agar dapat diproses secara hukum yang berlaku.

Pantauan media ini, aksi unjuk rasa tersebut mendapatkan pengawalan ketat aparat keamanan, aparat Kepolisian dan TNI.

Para pengunjuk rasa kecewa karena gagal bertemu Pj Bupati Sarolangun, mereka disambut oleh Asisten I Setda Sarolangun Drs H Arief Ampera, Kakan Kesbangpol Sarolangun Hudri, M.Pd.I, serta sejumlah pejabat lainnya. (gus)