Unras Aliansi LSM Terkait Dugaan Manipulasi dan Pungli, Kadis Dikbud Sarolangun Diminta Bertanggung Jawab

oleh

JURNALJAMBI.CO, SAROLANGUN – Massa Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Pecinta Keadilan dan Kebenaran Kabupaten Sarolangun menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sarolangun, Selasa (6/9) di kantor Dinas Dikbud Sarolangun.

Unras digelar terkait dugaan melakukan manipulasi terhadap penggunaan anggaran pendidikan tahun 2020 dan dugaan pungli dana BOS (Dana Operasional Sekolah) tahun 2022 serta indikasi penyelewengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 Dinas Dikbud Kabupaten Sarolangun.

Pengunjuk rasa menyampaikan orasinya di depan pintu masuk utama kantor Dinas Dikbud Sarolangun yang diterima oleh Sekretaris Dinas Zulhitmi dan para Kabid dengan pengamanan dari Polres Sarolangun.

Para pengunjuk rasa menyampaikan orasinya bergantian, seperti terekam media ini, beberapa pekikan aspirasi yang dipekikkan Dani dan Darmawan.

“Wajar saja bangunan pendidikan kita tidak bagus, karena tidak sesuai spek dan aturan yang berlaku serta adanya kongkalikong dengan pejabat,” kata Darmawan.

“DAK jadi ajang korupsi, jangan korupsi dana pendidikan, sekolah adalah tempat menempah anak bangsa hingga menjadi pemimpin negeri ini,” pekik Dani.

Dari orasi pengunjuk rasa ada tiga poin penting yang mereka sebut sebagai aspirasi yang disuarakan oleh Dani, Zoris, Darmawan dan kawan-kawan, yang menitik beratkan permasalahan ini kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sarolangun, untuk dipertanggungjawabkan.

Poin pertama; Realisasi penggunaan anggaran tahun 2020, diantaranya belanja makan minum rapat BOS sebesar Rp. 965.495.000, Belanja makanan gizi/tambahan sebesar Rp.149.700.000 dan belanja jasa pihak ke III sebesar Rp.185.000.000,- yang diduga realisasi dana-dana tersebut sarat dengan manipulasi dan kuat mengarah ke indikasi tindak pidana korupsi.

Poin kedua, Dugaan kuat terjadinya pungutan liar (Pungli) terhadap dana BOS tahun 2022, dengan titik kasus di kecamatan Singkut, dimana setiap kepala sekolah dasar (SD) se Kecamatan Singkut menyetor ke Kelompok Kerja Sekolah (K3S) sejumlah dana sebesar Rp.10.000,- per siswa. Dalam hal ini pengunjuk rasa mendesak Kadis Pendidikan Kabupaten Sarolangun mengusut aliran dana pungli ini, dimana diduga ada oknum pegawai Dinas Dikbud Sarolangun menerima dana tersebut.

Baca Juga:  Demokrat Kota Jambi Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Poin ketiga; Terkait beberapa pekerjaan pisik dari dana DAK tahun 2022 yang sedang berjalan, diduga tidak sesuai RAB hingga pada dugaan proses pelelangan pekerjaan yang sudah dikondisikan. Dalam hal ini pengunjuk rasa mempertanyakan profesionalisme para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Dikbud Kabupaten Sarolangun.

Para pengunjuk rasa berharap agar Kadis Dikbud Kabupaten Sarolangun bertanggung jawab atas dugaan yang diaspirasikan ini.

“Jika Kadis Dikbud Kabupaten Sarolangun tidak mampu bertanggung jawab terhadap aspirasi kami ini, lebih baik mundur. Kami serius akan melaporkan permasalahan ini ke aparat penegak hukum,” pungkas Dani.

Usai berunjukrasa, massa langsung meninggalkan lokasi dengan tanpa adanya audiensi dengan pejabat Dinas Dikbud Sarolangun dan selanjutnya melaporkan dugaan Manipulasi dan Pungli tersebut ke Polres Sarolangun. (*)