JURNALJAMBI.CO, JAMBI - Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Jambi, menggelar aksi protes di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi hari ini.
Mereka berkumpul untuk memprotes perihal pembangunan Rumah Sakit (RS) Talang Banjar yang saat ini pengerjaan pembangunnya dihentikan.
Pengunjuk rasa mempertanyakan mengenai penghentian rumah sakit tersebut dan mempertanyakan kenapa lokasi pembangunannya berbeda dari yang direncanakan sebelumnya.
"Kami juga mempertanyakan persetujuan anggarannya, soal pemindahan ternyata dewan tidak ada yang tahu hal itu," sebut Amir perwakilan LSM.
Komisi III DPRD Kota Jambi menemui para pengunjuk rasa.
Sebelumnya dihentikannya pembangunan Rumah Sakit (RS) Talang Banjar tipe C, lantaran belum adanya rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
Komisi III DPRD Kota Jambi juga mengatakan lokasi pembangunan awal tidak sesuai dengan lokasi yang sekarang. Termasuk mengenai Amdal Lalin dan lingkungan sekitar banyak yang belum disosialisasikan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Saiful, menyampaikan tugas pihaknya pada komisi III yakni bertindak melakukan pengawasan dan kontrol. Semua pembangunan fisik yang ada diawasi oleh Komisi III.
"Mengingatkan para kontraktor supaya bekerja sesuai apa yang sudah tertera dalam kontrak kerja,” sebutnya.
Saiful mengatakan ada beberapa pekerjaan fisik yang dilakukan tidak diketahui DPRD dan banggar, satu di antaranya rumah sakit di Talang Banjar.
“Pembangunan itu memang tidak ada dibahas. Yang ada anggaran untuk pembangunan rumah sakit di Pasir Putih. Tidak ada untuk di Talang Banjar,” sebutnya Saiful.
Lebih lanjut Saiful mengatakan, mengenai persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan rapat lintas komisi di DPRD Kota Jambi. Masing-masing komisi akan menyampaikan pendapat mengenai pembangunan rumah sakit tersebut.
Pihaknya akan melakukan pemanggilan pihak PUPR Kota Jambi untuk dimintai keterangan perihal pekerjaan fisik Dinas PUPR Kota Jambi tahun anggaran 2022, termasuk didalamnya pembangunan RS Talang Banjar.
"Kami akan panggil untuk meminta keterangan pihak PUPR soal pembangunan yang ada di Kota Jambi," pungkasnya. (red)
