Pj Bupati Sarolangun Henrizal Hadiri Paripurna Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD

oleh

JURNALJAMBI.CO,SAROLANGUN – Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM menghadiri rapat paripurna tingkat 1 tahap 3 DPRD Kabupaten Sarolangun dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Sarolangun, Senin 11 Juli 2022.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE didampingi Wakil Ketua I Aang Purnama, SE dan Wakil Ketua II DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan, SE serta dihadiri 19 Anggota DPRD Sarolangun.

Turut hadir dari eksekutif dihadiri Sekda Sarolangun Ir. Endang Abdul Naser, Para Staf Ahli Bupati, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun dan Forkompinda Kabupaten Sarolangun.

PJ Bupati Sarolangun Henrizal, mengatakan 8 (Delapan) fraksi telah menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap ranperda pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra.

Pj Bupati Henrizal mengucapkan terima kasih atas apresiasi DPRD Sarolangun yang telah memberikan sumbangsih berupa ide dan pemikiran serta tenaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk kemajuan daerah Kabupaten Sarolangun.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut diantaranya terkait upaya pemerintah dalam menindaklanjuti temuan BPK RI atas LKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2021, dan 1.198 rekomendasi BPK atas temuan BPK RI.

Selain itu terkait penertiban aset, bahwa pemkab Sarolangun melalui BPKAD Sarolangun telah melakukan inventarisasi aset menindaklajuti hasil temuan BPK.

“Terkait aset tanah Pemkab Sarolangun, saat ini aset masih disajikan dalam neraca pemerintah Kabupaten Sarolangun. Soal BPPRD Sarolangun agar mendata kembali para penyewa ruko, bahwa kami sependapat akan hal itu dan kami sampaikan bahwa BPPRD Sarolangun telah melakukan inventarisasi penyewa ruko sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya.

Baca Juga:  Jam-Intelijen Berikan Pengarahan Kinerja Triwulan 2

Pj Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan fungsi pengawasan internal serta selalu memprioritaskan usulan musrenbang desa dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah sebagaimana saran dan pendapat oleh fraksi DPRD Sarolangun.

Ia berharap kepada seluruh OPD harus betul-betul mengawasi pelaksanaan kegiatan program pembangunan fisik, jika tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak agar dihentikan.

“Kita akan terus meningkatkan fungsi pengawasan internal serta selalu memprioritaskan usulan musrenbang tingkat desa dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Harapan anggota dewan yang terhormat kepada OPD harus berperan aktif dalam menjalankan program baik yang sudah maupun yang belum terlaksana sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat Sarolangun,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Sarolangun Henrizal yang telah menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi.

Selaku pimpinan sidang, Tontawi Jauhari menyebut akan menindaklanjuti dengan pembahasan rapat internal DPRD dalam memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

“Kita akan melaksanakan rapat internal DPRD sarolangun untuk penyampaian rekomendasi terkait ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021,” ucap Ketua Tontawi Jauhari.

Rapat paripurna tingkat 1 Tahap 3 DPRD Kabupaten Sarolangun dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 ini berjalan dengan lancar dan akan dilanjutkan dengan rapat paripurna tingkat 2 dengan agenda Penyampaian laporan Pansus dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021. (gus.adv)