JURNALJAMBI.CO, MERANGIN – Pimpinan DPRD Merangin meminta gubernur Jambi Al Haris memutasi jabatan atau memindah tugaskan Sekda Merangin, Fajarman ke jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.
Hal ini terbukti dengan dilayangkannya surat resmi DPRD Merangin yang ditandatangi tiga pimpinan Herman Efendi selaku ketua, Zaidan dan Ahmad Kausari selaku wakil ketua.
DPRD menilai ada tiga alasan meminta Fajarman harus dipindahkan ke Jambi selaku pejabat eselon IIA.
“Pertama, karena Sekda dianggap telah mengangkangi Hasil Keputusan Rapat DPRD Merangin dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak. Sehingga menimbulkan serangkaian aksi demontrasi masyarakat Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat pada Selasa 26 April 2022,” bunyi dalam surat tersebut.
Kedua, lanjut pimpinan DPRD, adanya penetapan Penghasilan Tambahan Pegawai (TPP) yang sangat subyektif, dengan hanya menaikkan besaran TPP Sekda sehingga, menimbulkan kecemburuan dikalangan pegawai negeri sipil dan menurunkan semangat kerja PNS.
Ketiga, adanya mosi tidak percaya dari kalangan pimpinan OPD terhadap saudara Ir. Fajarman, M.Sc selaku Sekda Merangin.
Menurut DPRD, Sekda Fajarman dipandang sudah tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 213 ayat 2 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Ini dalam rangka menjalankan fungsi dewan sebagai lembaga pengawas,” katanya.
Dewan meminta gubernur dan bupati Merangin dapat memindah tugaskan Fajarman ke jajaran pemerintah provinsi Jambi.
Zaidan salah satu pimpinan dewan saat dikonfirmasi terkait hal ini tidak membantah pihaknya telah berkirim surat kepada gubernur untuk menarik Fajarman ke Jambi.
“Kita melihat dasarnya begini, karena ada keluhan kawan-kawan pimpinan OPD. Ketika OPD tidak nyaman dalam bekerja ini kan menghambat siklus pembangunan di Merangin,” kata Zaidan.
Zaidan menganggap para bawahan Sekda tidak akan optimal lagi bekerja. Mereka menganggap saat ini terzolimi oleh Sekda Merangin Fajarman.
“Itu dasar kami mendukung gerakan mereka, ini keluhan para teman-teman OPD loh, bukan dari kami,” tegas wakil ketua DPRD Merangin ini.
Politisi PDIP ini menyebut ketika Sekda sudah tidak bisa kerja sama dengan bawahan karena dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bisa bekerja semau atasan.
“Tidak bisa sekda kerja sesuka hatinya. Dia juga tidak bisa kerja sendiri apalagi sekda merupakan atasan langsung para ASN, apapun kebijakan jadi penilaian bawahan dia,” tambah Zaidan.
“Jadi dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ini juga untuk kebaikan bersama,” tambahnya.
Sekda Merangin Fajarman belum memberikan tanggapan soal ini.
Surat yang dilayangkan anggota DPRD juga belum dijawab. Sekda juga tidak menjawab ketika dihubungi melalui ponselnya.
Dia juga tidak memberikan keterangan ketika berusaha ditemui. Sejumlah staf dan orang dekatnya yang dihubungi juga tidak memberikan tanggapan. (*)
