Diduga Lakukan Pungli Prona, LSM Forcin Laporkan Oknum Dewan Kabupaten Tebo ke Kejagung RI dan DPP Partai Golkar

oleh

JAKARTA- Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Cinta Negeri (LSM Forcin) melaporkan oknum anggota DPRD (Dewan) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dalam aksi damai ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) dan DPP Partai Golkar, Rabu (22/6/2022). Oknum Dewan tersebut diduga telah menyalahi wewenang sebagai anggota Dewan dengan melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap pengurusan sertifikat tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di 5 (lima) Desa yang berada di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Aksi damai digelar di halaman kantor kejaksaan agung RI, Jakarta dipimpin oleh koordinator aksi Julius Rangga Saputra, SE (Julius) yang sekaligus pendiri dan Ketua Umum LSM Forcin.

Dalam orasinya, Julius membeberkan, yang mana pada aturan tehnis mewajibkan Prona dilaksanakan oleh panitia yang melibatkan Camat dan kepala Desa, tetapi kenyataannya, menurut warga Tebo, semua aturan tersebut diabaikan dan langsung menunjuk orang-orang tertentu yang menjadi panitia pelaksana.

Menurut Julius, jelas hal ini bertentangan dengan surat kementerian dalam negeri nomor : 158 tahun 1981 tentang proyek operasi Nasional agraria tanggal 15 tahun 1981 yang pada inti nya seluruh biaya terkait dengan pelaksanaan Prona dibebankan ke APBN oleh pemerintah.

“Yang terjadi di kabupaten Tebo, ada pungutan yang jumlahnya bervariasi dari Rp. 1 Juta hingga Rp. 3,5 Juta untuk satu sertifikat, yang diduga dilakukan oleh orang dekat oknum anggota Dewan Kabupaten Tebo bernama Mazlan,” kata Julius.

Julius menerangkan, untuk kepengurusan di Desa Pentas Tuo yang mendapat sertifikat sebanyak 200 Sertifikat di urus oleh BT, sedangkan di Desa Tambun Arang yang mendapat sertifikat sebanyak 80 Sertifikat di urus oleh HA, untuk Desa Tanah Garo mendapat Sertifikat sebanyak 72 sertifikat diurus oleh SM yang saat ini sudah meninggal dunia.

Baca Juga:  Imunisasi Campak Rubella untuk Suku Pedalaman

Seterusnya, untuk di Desa Embacang Gedang mendapat Sertifikat sebanyak 92 sertifikat di urus oleh DR, sedangkan untuk Desa Bangko Pentas mendapatkan sertifikat sebanyak 120 Sertifikat diurus oleh HN.

Dalam aksi pengantar Laporan ke Kejagung RI tersebut, Julius memyebutkan membawa surat bukti tambahan yaitu dua buah surat pernyataan tertulis dari dua orang warga kabupaten Tebo yang ditandatangani di atas materai, satu orang yang menyatakan membayar Rp. 1 Juta dan satu orang lagi membayar Rp. 4 Juta.

Keseluruhan jumlah sertifikat dari 5 Desa tersebut berjumlah 564 Sertifikat yang semuanya diduga membayar kepada oknum yang di duga orang Dekat Anggota DPRD kabupaten Tebo tersebut.

Dari penelusuran media ini di lapangan, pada surat pernyataan LSM Forcin kepada Kejaksaan Agung RI ada beberapa peryataan sikap, yaitu sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada Kejaksaan Agung RI adanya dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan anggota DPRD kabupaten Tebo, diduga melakukan pemungutan dana sertifikat Prona sebanyak 432 Excamplar.

2. LSM Forcin meminta kepada Kejaksaan Agung RI memanggil nama-nama yang disebut di dalam Laporan untuk diminta keterangan agar terang benderang atas kasus yang dilaporkan.

3. LSM Forcin meminta Kejagung RI untuk memanggil oknum anggota DPRD kabupaten Tebo diduga terlibat aktif dalam kasus yang di Laporkan yaitu Mazlan S. Kom.

4. LSM Forcin juga mempertanyakan tindak lanjut dari Laporan surat Nomor : 08/SEK/LSM/FORCIN/RPI/llX/2021 Laporan Soal Dugaan Korupsi Proyek Dinas PU Provinsi.

5. LSM Forcin meminta Kejagung RI Perintahkan Kejati Jambi menindak lanjuti laporan Nomor : 001/AAPJ-JAMBI-2022 Tanggal 18/5/2022 Laporan soal dugaan tindak pidana korupsi yang hingga saat ini tidak ada tindak lanjut oleh Kejati Jambi.

Sementara itu, peryataan sikap LSM Forcin untuk DPP Partai Golkar antara lain :

Baca Juga:  Jaksa Agung: Jaksa Harus Mempunyai Profesionalisme, Integritas dan Bernurani

1. Meminta kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk mengambil sikap tegas atas permasalahan yang ditemukan di lapangan, karena jika dibiarkan akan mempengaruhi suara Golkar ke depannya, khususnya di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

2. Jika Perlu bagi ketua umum partai Golkar, LSM Forcin meminta untuk mencopot Mazlan, S. Kom dari jabatan Ketua DPRD Kabupaten Tebo Periode 2019-2024.

3. Meminta kepada Ketua Umum Partai Golkar agar berpihak kepada rakyat dan jika dugaan ini terbukti ada pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah ( Prona ) yang dilakukan oleh oknum DPRD dari fraksi Golkar tersebut, LSM Forcin meminta pencopotan permanen oknum dewan tersebut dari anggota Golkar.

Dari keterangan Julius, aksi damai LSM Forcin berlangsung lancar, disambut oleh bagian Puspenkum Kejagung RI dan Laporan LSM Forcin diterima oleh Herwan Kurniawan yang mengatakan akan melanjutkan laporan tersebut kepada pimpinan dan Laporan pengadauan dari LSM Forcin akan segera diproses dan ditindaklanjuti. (gus)