37 Desa Belum Cairkan Dana P2D, Kadis PMD Mulyadi Himbau Kades Segera Penuhi Persyaratan

oleh

JURNALJAMBI.CO,SAROLANGUN – Kadis PMD Kabupaten Sarolangun Mulyadi menghimbau kepada Desa-desa yang belum mencairkan dana program P2D (Percepatan Pembangunan Desa) tahun 2022 agar segera memenuhi kewajiban pembayaran PBB bagi masyarakat desa,  agar dana program ekonomi kerakyatan itu dapat segera dinikmati masyarakat.

Dari data yang dihimpun media ini pada BPKAD Kabupaten Sarolangun diketahui bahwa menjelang pertengahan tahun ini, dari 149 desa di Kabupaten Sarolangun tercatat sebanyak 37 desa yang belum melakukan pencairan dana program ekonomi kerakyatan yang sangat digandrungi masyarakat itu. Hal ini disebabkan sejumlah desa tersebut belum memenuhi kewajiban 70 persen pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebagai persyaratan mutlak pencairan dana P2D.

Sebagaimana diberitakan media ini sepekan sebelumnya, Kadis Mulyadi juga telah menghimbau para Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Sarolangun yang sudah mencairkan dana program P2D tahun 2022 untuk segera merealisasikan pemanfaatan dana P2D sesuai hasil musyawarah dan petunjuk teknis (Juknis) yang berlaku.

Himbauan ini dimaksudkan agar manfaat dana program ekonomi kerakyatan yang merupakan salah satu program unggulan  Pemkab Sarolangun sejak kepemimpinan Drs. H. Cek Endra itu cepat dinikmati masyarakat.

Terkait 37 desa yang belum mencairkan dana P2D, Kadis Mulyadi menyebut bahwa setiap desa diberikan target pembayaran PBB minimal 70 persen, ini merupakan syarat mutlak. Kadis Mulyadi menghimbau para Kades segera memenuhinya.

“Kami menghimbau bagi Desa-desa yang belum tercapai target 70 persen pembayaran PBB, diharap segera memenuhinya, dana P2D sangat ditunggu masyarakat, karena sudah terbukti sangat membantu masyarakat,” himbau Kadis Mulyadi, kamis (16/6).

“PBB itu kan pajak daerah, makanya menjadi syarat mutlak pencairan dana P2D, ini sudah berlaku selama tiga tahun,” tegas Kadis Mulyadi.

Baca Juga:  Cek Endra : Saya Tetap Komitmen Membangun Sarolangun

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Kabupaten Sarolangun Saipullah membenarkan bahwa pembayaran dana program P2D harus dikaitkan dengan pencapaian pembayaran PBB, sesuai surat edaran yang dilayangkan BPPRD, ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai upaya pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).

“Benar, kita sudah melayangkan surat edaran kepada OPD terkait, agar pembayaran dana P2D dikaitkan dengan pembayaran PBB, untuk pencapaian target PAD Kabupaten Sarolangun,” kata Saipullah. (*)