Usai Dibentuk, Panja Temuan BPK DPRD Merangin Langsung Panggil 5 OPD

oleh

JURNALJAMBI.CO, MERANGIN – Usai dibentuk, Panitia Kerja (Panja) DPRD Merangin terkait tindak lanjut hasil LHP BPK RI Perwakilan Jambi mulai tancap gas, satu persatu OPD dipanggil.

Berdasarkan pantauan media ini pada Rabu (8/6/2022) Panja memangil Lima pimpinan OPD yang terdapat temuan atas laporan keuangan dan administratif tahun anggaran 2021 lalu.

Lima OPD yang dipanggil Panja yakni BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas PUPR Merangin.

Secara bergantian Lima OPD ini diminta penjelasan oleh Panja atas adanya temuan BPK RI Perwakilan Jambi tersebut dan pembahasan masing-masing OPD cukup menyita waktu.

Namun, menariknya giliran DPUPR yang diminta penjelasan, rombongan hanya masuk ke forum sekitar lima menit lalu semuanya keluar, ternyata untuk temuan di DPUPR pembahasannya ditunda.

Ditundanya pembahasan OPD yang satu ini dibenarkan oleh ketua Panja LHP BPK Zainal Amri. Penundaan ini disebabkan tak dihadiri langsung petinggi DPUPR Merangin.

“Pada rapat paripurna kita kemarin terkait pembahasan LHP BPK ini kami sepakat bahwa pembahasan bisa dilakukan jika kepala dinas dan kabid-kabid nya hadir,” kata politisi PKS ini.

Pembahasan temuan pada DPUPR ini ditunda terang Zainal Amri karena tak dihadiri kepala dinas, sekretaris dinas dan jajaran kepala bidang (Kabid) bahkan yang hadir satu dari enam kabid.

“Terkait PU, kadis tidak ada sekdin tidak ada, kabid cuma ada satu yaitu kabid Cipta Karya, makanya kami tunda,” kata Zainal Amri saat diwawancarai awak media.

Pihaknya memberi kesempatan kepada DPUPR Merangin untuk menyiapkan personil lengkap dalam menghadapi Panja paling lama pada Minggu (12/6/2022) sore.

“Kami kasih kesempatan Minggu sore, itupun dengan alasan karena ada yang ikut diklatpim di Jambi, mungkin Minggu bisa izin,” tambahnya.

Baca Juga:  DPRD Merangi Bentuk Pansus Tatib Pilwabup

Apalagi DPUPR merupakan OPD dengan temuan paling besar oleh karenanya Panja minta pejabat eselon II dan III semuanya hadir di forum Panja DPRD Merangin.

“Kami akan minta penjelasan, nanti apa yang kami tanyakan tidak bisa jawab gitu, kami khawatirnya disitu makanya kami minta dihadirkan para kabid, sekdin,” pungkasnya.

Hanya saja, hingga sore ini Panja masih menutup rapat-rapat berapa jumlah temuan BPK di masing-masing OPD tersebut. Begitupun dengan DPUPR yang menurutnya paling besar.

Dengan ditundanya pembahasan temuan di DPUPR maka terdapat Empat OPD yang belum dibahas, selain DPUPR ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan terakhir Disparpora Merangin (*).