Ada Dugaan Perampasan Hak Suara di Pilkades Lubuk Birah, Zaidan: Jangan Abaikan Fakta “Persidangan”

oleh

JURNALJAMBI.CO, MERANGIN – Pemkab Merangin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar “sidang” (Fasilitasi penyelesaian aduan, red) gugatan Pilkades Desa Lubuk Birah Kecamatan Muara Siau, Senin (06/06/2022).

Dalam “persidangan”, terungkap bahwa telah terjadi dugaan perampasan hak suara masyarakat yang dilakukan oleh oknum timses cakades.

Wakil Ketua I DPRD Merangin, Zaidan Ismail pun menekankan agar dalam memutuskan perkara, pemerintah tidak memihak kepada salah satu calon.

“Fakta-fakta “persidangan” dalam proses fasilitasi adalah acuan untuk memutuskan perkara. Oleh sebab itu, fakta itu jangan sampai diabaikan. Terlebih jika fakta yang diungkap diperkuat oleh saksi-saksi,” ujar Zaidan.

Diketahui, gugatan sengketa Pilkades Desa Lubuk Birah muncul ketika dua Cakades yang maju yakni Ahyakudin (Cakades 01) dan  Alwi (Cakades 02) sama-sama memperoleh 178 suara. Pada akhirnya, Panitia Pemilihan Kecamatan memenangkan Ahyakudin karena jumlah penduduk dilingkungan (RT) Ahyakudin lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk dilingkungan (RT) Alwi. Warga pun memprotes hasil tersebut.

Bukan karena dasar memenangkan Ahyakudin. Tapi lebih pada proses pemilihan. Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa telah terjadi dugaan perampasan hak suara yang dilakukan oleh oknum timses Cakades 01 bernama Suaidi. Kala itu, Suaidi yang sedang berada diareal bilik suara mengambil surat suara milik Painusah kemudian mencoblos surat suara tersebut pada Cakades 01.

Setelah mencoblos, Suaidi melipat dan mengembalikan surat suara kepada Painusah yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Aksi Suaidi sempat diprotes oleh tiga orang saksi Cakades 02 yakni Tarbusi, Hamidi dan Mubailah. Namun, protes tersebut diabaikan oleh panitia pemungutan suara dan proses pemilihan tetap berlanjut.

Tak terima dengan sikap panitia, Tim Cakades 02 kemudian mengkonfirmasi Painusah. Menurut Painusah, Ia sebenarnya hendak mencoblos Cakades 02. Namun, karena surat suara sudah terlanjur diambil oleh Suaidi, Painusah hanya bisa pasrah.

Baca Juga:  Duh, Belum Ditempati Kantor Bupati Merangin Baru Sudah Kemalingan, Nasibnya Bisa Sepeti GOR dan Stadion Bumi Masurai

Warga juga mempertanyakan tindakan panitia pemungutan suara perihal pemanggilan nomor urut suara. Untuk diketahui, proses pemilihan Cakades di Lubuk Birah dipanggil berdasarkan nomor urut. Painusah yang bernomor urut 315 ternyata dipanggil lebih cepat daripada pemilih lainnya. Ketika dipanggil, Painusah sudah ditunggu oleh Suaidi yang bernomor urut 98. Padahal, jika mengacu pada ketentuannya, Painusah seharusnya dipanggil diakhir proses pemilihan.

Dalam “persidangan”, Suaidi yang dicecar pertanyaan mengakui tindakannya. Ia berdalih bahwa tindakan itu Ia ambil lantaran Painusah mengalami halangan fisik. Tangan sebelah kanan Painusah tidak bisa dibengkokkan sehingga dianggap tidak bisa melakukan pencoblosan. Hal itulah yang mendasari Suaidi mengambil surat suara milik Painusah dan mencoblosnya.

Menariknya, Painusah yang hadir dalam “persidangan” membantah jika Ia tidak bisa melakukan pencoblosan. Ia memang memiliki halangan fisik, namun masih tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan, ketika diminta untuk membentangkan surat suara, Painusah bisa melakukannya.

Alwi selaku Cakades 02 meminta agar pemerintah mempertimbangkan kesaksian Painusah dan pengakuan Suaidi.

“Suaidi sudah mengakui perbuatannya dan Painusah ternyata bisa melakukan pencoblosan. Dan itu diperagakan di “persidangan”. Artinya, dugaan perampasan hak suara itu memang benar-benar terjadi. Maka dari itu, kami meminta keputusan yang seadil-adilnya,” ujar Alwi. (*)

Penulis: Ivan Ginanjar