Paripurna Internal, DPRD Merangin Bentuk Panja Temuan BPK

oleh

JURNALJAMBI.CO, MERANGIN – Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin membentuk panitia kerja (Panja) pada saat paripurna internal, Selasa (7/6/2022).

Pembentukan Panja LHP BPK ini dibenarkan wakil ketua DPRD Merangin Ahmad Kausari saat dikonfirmasi awak media.

Setelah terbentuk Panja akan melaksanakan rapat secara maraton selama tiga hari bersama OPD terkait yang terdapat temuan pada LHP BPK tersebut.

“Kami membentuk Panja LHP BPK, mulai besok Rabu, Kamis dan Jum’at akan dibahas dengan OPD terkait, yang ada temuan dan didampingi Inspektorat,” kata Ahmad Kausari.

Setelah Panja memanggil OPD terkait yang terdapat temuan kata Kausari maka dewan akan dikonsultasikan ke BPK Perwakilan Jambi.

Lalu saat ditanya, bagaimana dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemkab Merangin pada tahun 2022 ditengah temuan BPK yang mencapai angka miliaran.

“Yang memberi opini WTP itu kan juga BPK apakah ada pengaruh atau tidak kita kurang tahu, mungkin saja untuk catatan ke depan, itu yang perlu kita lihat,” jelasnya.

Untuk jumlah secara detail berapa total temuan dan jumlah OPD Kausari menyerahkan kepada ketua Panja yang dipimpin oleh Zainal Amri dan wakil ketua Mulyadi.

“Jumlahnya saya tidak hafal, tanya ke panja saja ketua pak Zainal Amri dan Waka Mulyadi boleh ke mereka,” kata Kausari.

Kausari menjelaskan hasil kerja Panja nanti akan melahirkan catatan dan rekomendasi dari DPRD kepada OPD untuk menyelesaikan temuan tersebut sebelum ke ranah hukum.

“DPRD akan memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kalau tidak ditindaklanjuti bisa ke jalur hukum nanti,” pungkas Kausari. (*)