Temuan BPK di Dinas PUPR Merangin Rp 5,95 Miliar, Proyek SMI?

oleh

JURNALJAMBI.CO, MERANGIN – Pemkab Merangin baru-baru ini meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-6 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi.

Ditengah kesuksesan pencapaian tersebut, nyatanya, ada temuan BPK senilai Rp 5,95 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Temuan itu berupa kekurangan volume pada 9 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Merangin, Yadi Novianto mengaku belum mengetahui adanya temuan tersebut.

“Wah kami belum terima pemberitahuan itu (temuan, red). Biasanya kalau ada atemuan nanti ada surat dari Inspektorat. Kalau sekarang, Saya belum terima,: ujar Yadi.

Hal senada juga diutarakan oleh Sekretaris Dinas PUPR, Joko Ardiawan.

“Belum ada suratnya (dari Inspektorat, red). Biasanya dari BPK turun ke Bupati terus ke Inspektorat baru ke OPD,” singkatnya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin, Hatam Tafsir membenarkan soal temuan tersebut. Namun, Ia mengaku belum bisa memberikan komentar lebih jauh lantaran temuan BPK itu baru Ia terima.

“Ini berkasnya masih dimeja Saya. Baru saya terima. Saya saja belum membaca secara keseluruhan,” ujar Hatam.

“Soal temuan di PUPR itu memang ada. Tapi, saya belum bisa menjelaskan secara detail. Sebab, berkas ini baru mau Saya naikkan ke Bupati. Nanti dari Bupati, baru kita sampaikan ke OPD terkait,” sebut Hatam yang enggan menunjukkan titik temuan BPK.

Informasi yang berhasil dihimpun, enam (6) dari Sembilan (9) titik temuan BPK di Dinas PUPR Kabupaten Merangin berada pada pekerjaan proyek yang bersumber dari dana pinjaman PT. SMI. Diantaranya adalah pekerjaan jalan Simpang Sumber Agus menuju arah Sari Sembilan batas Tebo, Jalan Simpang Danau Pauh menuju Rantau Kermas, jalan dari Muara Jernih ke Muara Kibul, jalan Desa Sakai menuju Rantau Limau Kapas, jalan Pulau layang ke Desa Nalo Gedang dan jalan Desa Rasau menuju Tambang Emas.

Baca Juga:  Kejagung Resmikan Halo JPN

Selain temuan tersebut, BPK juga menemukan adanya kelebihan Standar Harga  Satuan Barang dan Jasa terhadap kegiatan Jasa Konsultasin senilai Rp 420 juta  pada tujuh (7) SKPD. (*)