JURNALJAMBI.CO, MERANGIN – Pemkab Merangi melalui Dinas PUPR menganggarkan dana sebesar Rp 200 juta untuk kegiatan swakelola pemeliharaan jalan pada titik tertentu di Desa Keroya – Empang Benao Kecamatan Pamenang.
Sayangnya, warga setempat justru tidak mengetahui asal usul dana tersebut dan mengira bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan merupakan sumbangan dari tauke sawit.
“Kami dak tau dana ni dari pemerintah, soalnyo dak ado yang ngasih tau kami. Papan proyek jugo dak ado. Kami kiro ini sumbangan dari tauke sawit. Soalnyo, yang ngantar material itu anak buah tauke sawit. Gawenyo jugo cuma numpuk koral sudah tu dibiak kan bae. Dak ado digiling pake alat berat dak, makonyo kami dak protes,” ujar Pjs Kades Keroya, Asnawi dengan logat daerah.
Hal senada juga diutarakan oleh anggota DPRD Merangin asal Dapil III, Taufiq. Ia menyayangkan lemahnya koordinasi antara dinas PUPR dan Pemerintah Desa. Menurut Taufiq, terbongkarnya kelalaian pekerjaan diketahui ketika Ia mempertanyakan progress pekerjaan pemeliharan jalan Desa Keroya – Empang Benao kepada warga. Hasilnya, warga melaporkan bahwa pelaksana pekerjaan hanya menumpuk koral (bukan sirtu) pada lubang jalan tanpa di bomak. Uniknya, warga menganggap bahwa koral itu sumbangan dari tauke sawit.
“Inilah akibat dari lemahnya koordinasi. Warga saja tidak tahu itu dana apa. Malah mengira sumbangan dari tauke sawit. Padahal itu dana dari pemerintah yang pekerjaannya wajib diawasi bersama. Selaku wakil rakyat, jelas saya kecewa. Sebab, memperjuangkan anggaran itu tidak mudah. Kalau warga sampai tidak tau, ujung-ujungnya, yang menjadi sasaran ya wakil rakyat (dewan, red). Dinilai tidak becuslah, tidak pedulilah dan umpatan seperti itu pasti diarahkan ke Kami,” ujar Taufiq sembari meminta agar Dinas PUPR segera menyelesaikan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya. (*)
