JURNALJAMBI.CO, JAMBI - Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sarolangun beberapa waktu lalu. Ini dilakukan dalam rangka peninjauan lapangan pemetaan potensi konflik daerah.

 

Syamsul Riduan, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi dapil Sarolangun-Merangin menyebut bahwa Sarolangun menjadi wilayah yang memiliki potensi konflik cukup banyak. Baik konflik antara perusahaan, PETI dan lain sebagainya.

 

"Ini yang perlu menjadi perhatian sehingga konflik-konflik yang belum terjadi ini bisa terselesaikan dengan baik, dengan harapan tidak ada terjadi gejolak-gejolak di tengah masyarakat,"ungkapnya.

 

Sementara itu, terkait dengan upaya pemetaan konflik ini sendiri telah di atur dalam UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, serta surat Mendagri nomor 300/7052/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang pelaporan data dukung rencana aksi tim terpadu penanganan konflik di tingkat provinsi Jambi.

 

 

"Ini ditindaklanjuti oleh Surat gubernur Jambi nomor S-261/Bakesbangpol-5.1/V/22 tanggal 15 Mei 2022 tentang permintaan peta konflik sosial Kabupaten atau Kota,"tambahnya. (red)