Pria Penyuap Bupati PPU Bakal Disidang, KPK: Jaksa Telah Melimpahkan

oleh

BRITO.ID, BERITA JAKARTA – KPK melimpahkan berkas perkara tersangka Achmad Zuhdi di kasus dugaan suap Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas’ud. Zuhdi segera disidang.

 

“Jaksa Putra Iskandar telah selesai melimpahkan berkas perkara bersama surat dakwaan terdakwa Achmad Zuhdi ke Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Kamis (24/3/2022).

 

Dia mengatakan Achmad Zuhdi saat ini resmi menjadi tahanan Pengadilan Tipikor. Namun, Achmad Zuhdi masih ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jaksel.

“Status penahanan terdakwa tersebut sudah menjadi wewenangan Pengadilan Tipikor dan untuk saat ini tempat penahanan masih dititipkan pada Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” ujarnya.

 

Ali mengatakan KPK akan menunggu jadwal sidang. Dia menyebut Achmad Zuhdi bakal didakwa dengan pasal Pasal 5 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor.

 

“Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ujar Ali.

 

Sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Gafur Mas’ud sebagai tersangka karena diduga menerima suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut kasus ini bermula pada tahun 2021.

 

Saat itu, Kabupaten Penajem Paser Utara mengagendakan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga PPU.

 

“Nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit subur dengan nilai kontrak Rp 58 Miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar,” kata Alex saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/1).

Baca Juga:  Mendag Sebut akan Ada Tersangka Mafia Migor, DPR: Jangan Hanya Wacana, Buktikan!

 

KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud sebagai tersangka menerima suap pengadaan barang dan jasa dan perizinan. KPK menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Abdul Gafur itu.

 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut kasus ini bermula pada tahun 2021. Saat itu, Kabupaten Penajem Paser Utara mengagendakan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga PPU.

 

“Nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit subur dengan nilai kontrak Rp 58 Miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar,” kata Alex saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/1).

 

Abdul Gafur diduga memerintahkan Plt Sekda, Kadis PUPR, serta Kadis Pemuda dan Olahraga mengumpulkan uang dari para rekanan yang mengerjakan proyek. Tak hanya itu, Abdul Gafur diduga menerima uang atas penerbitan perizinan lahan”

 

Alexander menyebut Abdul Gafur menerima uang tunai senilai Rp 1 miliar. Uang itu berkaitan dengan pengerjaan proyek jalan senilai Rp 64 miliar.

 

“Di samping itu Tersangka AGM juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dari Tersangka AZ yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara,” katanya.

 

 

Dalam OTT ini, KPK pun menyita uang Rp 1 miliar itu. Selain uang Rp 1 miliar, KPK menyita uang Rp 447 juta yang berada di rekening

 

Berikut daftar tersangka kasus ini:

 

Sebagai pemberi:

AZ (Achmad Zuhdi alias Yudi) Swasta

 

Sebagai penerima:

 

1. AGM (Abdul Gafur Mas’ud) Bupati Penajam Paser Utara 2018-2023 (PPU)

Baca Juga:  Bongkar Peredaran Sabu 1,196 Ton, Begini Kata Kapolri

2. MI (Mulyadi) Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara

3. EH (Edi Hasmoro) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara;

4. JM (Jusman) Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;

5. NAB (Nur Afifah Balqis) Swasta / Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. (red)

 

 

Sumber: detik.com

No More Posts Available.

No more pages to load.