JURNALJAMBI.CO, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengungkap ancaman jaringan terorisme yang ada di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah upaya penyusupan paham radikal ke lembaga atau institusi negara.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/1/2022).
“Ancaman infiltrasi jaringan teror ke institusi pemerintah, karena strategi mereka juga sepertinya ingin mencoba mendapatkan dukungan dari unsur-unsur yang bekerja di sektor pemerintahan, termasuk di BUMN yang bisa saja mereka ingin memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara,” ungkap Boy.
“Oleh karena itu upaya-upaya pencegahan juga kita laksanakan bersama kepada mereka-mereka yang berada di sektor pemerintah dan BUMN,” sambung Boy.
Selain itu, ungkap Boy, ada fenomena teror seorang diri atau lone wolf, cukup meningkat berkaitan dengan penyebarluasan paham radikalisme di sosial media, sehingga seorang diri di antara warga negara telah beberapa kali mejadi pelaku terorisme.
“Kemudian serangan teror terhadap simbol-simbol negara, dan pemanfaatan platform medsos baru,” tukas alumni Akpol 1988 ini.
Cegah Pendanaan Terorisme
Terkait pendanaan terorisme, Boy menyatakan, pihaknya tengah memonitoring perkembangan mata uang digital atau kripto, dalam pendanaan kegiatan terorisme di Indonesia.
Boy menyebut, ada sejumlah modus pendanaan terorisme di Indonesia, oleh karenanya BNPT berperan memonitoring risiko tindak pidana terorisme.
“Pada bidang pendanaan terorisme, bersamaan dengan pemangku kepentingan, BNPT telah mengambil bagian dalam merilis penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal tahun 2021,” beber Boy.
Boy menjabarkan, modus pendanaan terorisme di Indonesia antara lain pemanfaatan kotak amal dan sumbangan, kemudian penggalangan dana dengan cover bisnis lokal, misalnya bisnis home industry (rumah tangga) dan kuliner.
“Selain itu ada juga penjualan aset pribadi, crowd funding oleh individu yang bekerja di luar negeri, crowd funding yang memanfaatkan media seperti MLM atau skema ponzi,” ucap mantan Kapolda Papua ini.
“Apalagi sekarang ada crypto currency. Ini juga sedang mengupayakan dapat ikut monitoring terhadap fenomena berkembangnya fenomena crypto currency saat ini,” pungkas Boy Rafli Amar. (Red)
Sumber: JakartaNews.ID
