JURNALJAMBI.CO, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan hal wajar adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat.

 

Hal ini disampaikannya menanggapi kejadian OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

 

"Wajar dan memungkinkan ada OTT tiap hari. Ini yang bikin saya prihatin. Maka, harus hati-hati pada diri saya dan teman-teman pejabat aparatur sipil negara (ASN)," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).

 

Menurut Tjahjo, kondisi ini bukan tanpa dasar. Dia lantas mengingatkan soal hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang sudah dirilis oleh KPK dan Deputi Bidang Pencegahan Kemenpan-RB beberapa waktu lalu.

 

Dari survei itu, tercatat potensi penyalahgunaan fasilitas kantor terjadi di 99 persen instansi.

 

Lalu, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadi pada 100 persen instansi.

 

Korupsi dalam promosi/mutasi SDM berpotensi terjadi pada 99 persen instansi.

 

Kemudian, suap/gratifikasi berpotensi terjadi pada 98 persen instansi serta intervensi berpotensi terjadi di 99 persen instansi.

 

Tjahjo menambahkan, responden survei tersebut diambil dari 200.000 orang lebih ASN yang menjadi staf di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

 

Sebagaimana diketahui, KPK telah menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam OTT pada Rabu siang. (red)

 

Sumber: Kompas.com