Guru BK Ditugaskan jadi “Satpam”: Pak Kadis, Pak Bupati, Kami Sudah Tak Nyaman Lagi

oleh

JURNALJAMBI.CO, MERANGIN – Sejumlah guru di SMPN 10 Merangin Desa Sido Rukun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Jambi mengadukan nasibnya kepada Wakil Ketua I DPRD, Zaidan Ismail, Rabu (08/12/2021). Dari 37 guru yang ada, 21 diantaranya merasa sudah tak nyaman dengan kebijakan dan arogansi Kepala Sekolah SMPN 10 Merangin, Yusdani.

Dalam penyampaiannya, rasa tidak nyaman itu muncul lantaran selama 2,5 tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah, Yusdani kerap mempertontonkan arogansinya. Tak sekali dua, Yusdani memarahi guru didepan para siswa dan didepan para guru.

Akibatnya, tidak hanya dilingkungan guru, hubungan tak harmonis antara guru dan Kepsek juga diketahui oleh para siswa SMPN 10 Merangin yang menyebabkan suasana belajar mengajar menjadi tak nyaman. Tak jarang, dalam menunjukkan ‘kekuasaannya’, Yusdani juga kerap bertutur bahwa Ia adalah orang yang paling beruntung karena menjadi anak angkat Bupati Merangin.

“Pernah dalam satu moment, ketika itu Kepsek mengambil mikropon dari salah satu guru secara paksa. Adegan itu terjadi tepat dihadapan sekitar 480 siswa yang hendak mengikuti bimbingan rohis dihalaman sekolah. Saya lihat, mimik wajah para siswa terlihat pucat. Seperti ada rasa takut dan trauma yang mereka alami setelah melihat kejadian itu,” ujar salah seorang guru.

Selain mengadukan sikap arogansi Kepsek SMPN 10 Merangin, para guru juga mengadukan kebijakan Kepsek yang dinilai tidak wajar. Yusdani sebagai Kepsek meminta salah satu guru BK untuk bertugas layaknya seorang satpam.

“Saya tidak tahu apa alasannya, ketika saya mengajar dikelas, saya disuruh keluar karena jam mengajar saya sudah diserahkan kepada wali kelas. Secara lisan, saya ditugaskan untuk mengecek absensi seluruh siswa kemudian memantau aktivitas siswa digerbang sekolah setiap hari. Saya tak ubahnya menjadi seorang satpam. Ini kan sudah sangat melenceng,” ujar perempuan berinisial SL yang mengaku sudah 2 bulan menjalani tugasnya sebagai seorang “satpam”.

Baca Juga:  Jelang Nataru, Dewan Minta Pemerintah Pantau Harga Sembako

“Di SMPN 10 itu ada 2 orang guru BK, selain saya, guru BK lainnya ditugaskan menjadi guru olahraga,” tambahnya.

Selain Yusdani, Suami serta anaknya juga mengabdi di SMPN 10 Merangin. Suami yang berstatus sebagai ASN menjadi guru disekolah tersebut. Sementara, anak Yusdani menjadi Operator sekolah sekaligus tenaga kontrak sebagai guru TIK.

“Kalau suaminya itu mengajar seperti biasa. Kalau anaknya itu double job. Honornya ada dua. Satu dari operator sekolah. Satu lagi dari kontrak. Malah, honor anaknya sebagai operator itu lebih besar daripada honor lainnya. Seperti diistimewakan,” sebutnya.

“Untuk mengurus NUPTK saja, kami para guru diminta biaya Rp 100 ribu. Memang tidak banyak dan kami juga tidak mempermasalahkannya. Tapi, sudah satu tahun, NUPTK itu tak kunjung jadi. Sehingga, kami sebagai guru yang belum memiliki NUPTK tidak bisa mengikuti program-program dari pemerintah pusat,” terangnya.

Kebijakan lain yang membuat para guru merasa tidak nyaman adalah minimnya fasilitas yang ada di SMPN 10 Merangin.

“Fasilitas olahraga untuk siswa sudah tak layak lagi. Siswa saja ketika mau berolahraga terpaksa bawa bola dari rumah. Diruang guru, kipas angin yang ada hanya tinggal kerangkanya saja. Belum lagi fasilitas lainnya. Padahal, jumlah murid di SMPN 10 sekitar 480 orang. Untuk tahun 2020, honor komite hanya dibayar 10 bulan saja, yang dua bulan tidak dibayarkan. Sementara ditahun 2021, honor komite sudah 5 bulan belum dibayar. Mungkin itu tanggungjawab komite, tapi setidaknya sebagai Kepala Sekolah, beliau bisa memperjuangkan itu,” tegasnya.

“Kami sudah dua kali melakukan aksi mogok mengajar dan sudah melaporkannya ke Dinas Pendidikan dan kami diminta untuk bersabar. Kami pikir, dengan pengaduan itu, sikap Kepala Sekolah bisa berubah, ternyata malah semakin menjadi. Bahkan kami para guru yang melakukan aksi mogok dicerca dengan bahasa kasar,” ungkapnya sembari membeberkan bahwa Yusdani diangkat sebagai Kepsek dari guru biasa tanpa pernah menjadi wakil Kepsek.

Baca Juga:  Capaian PAD Merangin Rendah, Dewan Minta OPD Lebih Inovatif

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Merangin, Zaidan Ismail meminta agar pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah SMPN 10 Merangin.

“Sebagai seorang Kepala Sekolah, seharusnya bisa menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik kepada para guru dan para siswa. Kalau pemimpin itu bijak, Insya Allah anggotanya juga manut (nurut, red), begitu juga sebaliknya. Tapi, ini kan masih informasi sepihak dan saya minta pemerintah mengevaluasi kinerja Kepsek ini untuk menelusuri kebenarannya,” sebut Zaidan Ismail.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMPN 10 Merangin, Yusdani belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi via Whatsapp, Yusdani belum merespon.(*)