Menurutnya, modus operasi yang dilakukan oleh perkebunan illegal di Tambang Baru mengindikasikan adanya upaya menghindari pajak dan perizinan.
“Luas lahan mereka sudah mencapai seribuan hektar. Kalau dihitung, pajak dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) nya saja sudah mencapai miliaran rupiah. Belum lagi pajak lainnya seperti BPHTB dan pembiayaan perizinan. Jelas, ini ada upaya untuk menghindar dari pajak dan perizinan,” ujar Zaidan.
Menanggapi hal tersebut, Zaidan Ismail menuturkan bahwa hari ini (Senin, 11/10) DPRD Kabupaten Merangin akan memanggil pihak terkait. Mulai dari Kepala Desa, Camat hingga dinas instansi terkait.
“Kita panggil semuanya untuk mencari informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai daerah kita ini dirugikan,” tegasnya.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Herman Effendy. Ia menegaskan bahwa Pemerintah tidak melarang siapapun untuk membuka usaha perkebunan. Namun, sebagai negara hukum, maka jenis usaha apapun itu harus patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan.
“Silahkan saja membuka usaha perkebunan. Kita tidak akan menghalang-halangi. Kita sangat terbuka dan sangat antusias menerima kehadiran investor. Tapi, harus mengikuti aturan yang berlaku. Urus izinnya, urus HGU, HGB dan lain-lainnya. Bukan seenaknya saja nyelonong tanpa permisi. Sudahlah tidak melapor, warga resah, Kades tidak tahu, Camat juga tidak punya akses, Saya dan Pak Bupati datang pun dicuekin. Kalau begini, daerah mana di Negeri ini yang mau menerima investor seperti ini? Jelas ini melanggar hukum,” tegasnya. (*)
