JURNALJAMBI.CO, Merangin – Warga Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Jambi berucap syukur.
Sekian lama menanti, akhirnya Pemerintah Kabupaten Merangin membangun jembatan untuk kendaraan roda empat. Jembatan yang dianggarkan senilai Rp 1,9 milyar itu membentang diatas Sungai Tabir.
Hanya saja, warga setempat mempertanyakan lokasi jembatan yang dibangun dilokasi rawan banjir. Dengan konstruksi yang ada saat ini, jembatan Ngaol yang baru akan terdampak jika banjir tiba.
“Awalnya, lokasi pembangunan jembatan dibangun didaerah hulu sungai. Tapi, lokasi itu pindah ke sebelah hilir dilokasi rawan banjir. Kami khawatir jembatan itu tidak bisa dipakai bila banjir tiba. Jika dilihat dari kejadian sebelumnya, jembatan itu akan terendam,” ujar warga setempat.
Menanggapi hal tersebut, konsultan pengawasan, Darman membenarkan. Menurutnya, pemindahan lokasi jembatan dilakukan karena terkendala proses pembebasan lahan.
“Lokasi jembatan itu memang dipindah. Sebab, pemilik tanah dilokasi awal meminta ganti rugi atas tanah, tumbuhan dan bangunan rumah yang sebenarnya tidak dihuni,” ujar Darman.
Karena tidak ada anggaran untuk biaya ganti rugi, lanjutnya, pihak ketiga terpaksa memindahkan lokasi jembatan dilokasi yang menurut warga rawan banjir.
“Waktu itu, Saya memberi waktu 2 minggu kepada pelaksana proyek untuk mencari lokasi baru. Bersama anggota DPRD Merangin, As’ari Elwakas dan Kepala Desa setempat, disepakati pembangunan jembatan dipindah kelokasi saat ini,” sebutnya.
“Jadi, pemindahan dan penentuan lokasi dilakukan atas kesepakatan bersama. Bukan sepihak,” tambah Darman.
Terpisah, Anggota DPRD Merangin, As’ari Elwakas menuturkan bahwa lokasi pembangunan jembatan aman dari terjangan banjir.
“Insya Allah aman dari banjir. Kalau sampai jembatan ngaol nanti terendam banjir, maka seluruh rumah di dusun akan terendam banjir. Termasuk rumah orang tua saya dan rumah Kades,” sebut pria yang akrab disapa Apuk itu.
Mengenai pemindahan lanjutnya, dilakukan karena jembatan membutuhkan lokasi yang cukup luas.
“Itu sudah berdasarkan persetujuan Kades dan masyarakat. Kalau pun ada yang tidak setuju, itu bagian dari dinamika bernegara,” jelasnya. (*)
