Support Pansus, Kejari Tolak Permintaan Dinkes Soal Pandangan Hukum Penggunaan Dana Covid-19

oleh

JURNAJAMBI.CO, Merangin – Baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin melalui Dinas Kesehatan meminta agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Merangin memberikan pandangan hukum tentang penggunaan Dana Covid-19 yang bersumber dari Dana APBD hasil refocusing anggaran.

Sayangnya, permintaan itu ditolak oleh Kajari Merangin, Martha Parulina Berliana. Ditemui diruang kerjanya, Selasa (16/06) Martha menuturkan bahwa penolakan itu terjadi karena pihak Kejaksaan merasa tidak pernah dilibatkan sejak awal penggunaan anggaran.

“Dinas Kesehatan itu minta pandangannya ditengah ya. Kalau sudah ditengah, ya kita tidak bersedia, kita menolak. Maunya kita itu dari awal, kalau ditengah itu kan mereka sudah bertindak, nanti ada permasalahan tentu tidak akan baik dan seolah-olah dilindungi oleh kejaksaan,” terangnya.

“Dari kejaksaan itu mengawasi apakah pelaksanaannya sudah tepat atau tidak. Jadi, penggunaan angaran itu ruang lingkup mereka. Silahkan mereka bekerja, kita mengawasinya. Kami tidak mau terlibat lebih jauh. Nanti dibilangnya cawe-cawe atau minta bagian lagi. Kan gak baik. Kalau nanti ternyata ada temuan atau permasalahan hukum, kami tetap akan memprosesnya secara hukum. Kami akan melakukan tahapan step by step dan tidak terlepas dari aturan yang berlaku,” tegas Martha.

Berbeda dengan Dinkes, Martha justru mensupport pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Merangin. Ia pun mengaku siap membantu dengan memberikan pandangan hukum sebagai referensi bagi Pansus untuk menjalankan tugasnya.

“Sejak awal dibentuk, Pansus itu sudah datang berkunjung ke Kejari Merangin. Kunjungan itu sebenarnya berbentuk silaturahim dan menyampaikan bahwa mereka sudah membentuk Pansus. Pembentukan pansus itu kan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif dalam fungsi pengawasan dan itu ranah mereka. Mereka kemudian meminta agar kejaksaan bisa memberikan pandangan dan pendapat hukum dalam pelaksanaan tugas di Pansus dan kami menyatakan bersedia,” jelasnya.

Baca Juga:  Kau Dak Tau Siapo AKu? Blepak…!!! Oknum Polairud Tanjabtim Tonjok IRT Hingga Pingsan

Polres Merangin Juga Support Pansus

Terpisah, Kapolres Merangin, AKBP M. Lutfi juga mengutarakan hal yang sama. Menurutnya, pihaknya akan bersinergi dengan Kejari jika rekomendasi dari Pansus Covid-19 nantinya ditujukan kepada instansi hukum.

“Baik Kejari maupun Polres, dua lembaga ini kan sama-sama bisa memproses tindak pidana korupsi. Jika nanti rekomendasi Pansus diarahkan ke ranah hukum, tentu kami akan bersinergi dengan kejari,” ujarnya.

“Kami juga mensupport rekan-rekan dari Pansus yang sejak awal sudah datang menyampaikan kabar telah dibentuknya Pansus. Saya harap, Pansus dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya dan kami siap memberikan pandangan hukum jika dibutuhkan,” singkatnya. (*)