Penting Gak Penting Pansus Covid-19, Yuzerman: Tak Perlu ke Rejang Lebong

oleh

JURNALJAMBI.CO, Merangin – Ketua DPD Pekat-IB Kabupaten merangin, Yuzerman menilai keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 yang dibentuk oleh DPRD Merangin terburu-buru dan belum begitu penting.

Menurutnya, saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Merangin masih membelanjakan dana penanganan percepatan Covid-19.

“Biarlah TAPD bekerja dulu, nanti kan ada SPJ-nya secara resmi ke lembaga legislatif. Jika DPRD ingin melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Covid-19, kan bisa saja melalui rapat umum, tidak perlu sampai dibentuk Pansus, terlalu berlebihan,” ujar pria yang akrab disapa Buyung itu.

Ia juga menyoroti perjalanan dinas Pansus yang tempo hari mengunjungi DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang dinilai hanya menghabiskan anggaran.

“Kalau memang niatnya DPRD yang terhormat ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman Pansus yang didaerah lain, cukup dengan shearching di Google saja, semua lengkap di aplikasi modern tersebut,” tegasnya.

Pansus Dibentuk Berdasarkan Usulan Seluruh Fraksi

Wakil Ketua II DPRD Merangin, Ahmad Khausari Ibrahim menjelaskan cikal bakal terbentuknya Pansus berdasarkan usulan seluruh fraksi di DPRD Merangin.

Usulan itu muncul setelah 9 Fraksi yang ada di DPRD Merangin melihat fenomena yang berkembang ditengah masyarakat yang berkaitan dengan penyaluran dan penggunaan dana Covid-19. Pihaknya menerima banyaknya laporan tentang adanya dugaan penyimpangan.

Tak hanya dari masyarakat, DPRD Merangin juga menerima keluhan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang pemotongan atau refocusing anggaran yang dirasakan tidak proporsional.

Akibat pemotongan anggaran ditahap pertama berjumlah Rp 28,7 milyar, sejumlah OPD mengaku tak lagi mampu bertahan hingga akhir tahun. Sisa anggaran yang ada tak cukup untuk membayar listrik dan beban operasional lainnya.

“Kami kemudian melakukan hearing dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Yang kita tanyakan itu sebenarnya berkutat pada proses pemotongan. Kenapa pemotongan anggaran bisa menyebabkan sejumlah OPD tidak mampu bertahan sampai akhir tahun. Ini pemotongannya gimana? Apakah dikomunikasikan dengan OPD atau tidak? TAPD itu kan ada komponennya, apakah Sekda dilibatkan atau tidak? Kabag Hukum dilibatkan atau tidak? Disini mereka susah menjawabnya, mereka kebingungan,” ujar Khausari.

Baca Juga:  Gerak Cepat Polsek Tabir Ulu, Tambang Emas Ilegal Dirazia

Beranjak dari proses pemotongan atau refocusing anggaran, lanjutnya, DPRD Merangin kemudian mempertanyakan penggunaan anggaran dari hasil refocusing tahap pertama sebesar Rp 28,7 milyar. Hanya saja, TAPD tak mampu menjawab dengan alasan tidak memegang data anggaran apa saja yang dipotong dan untuk apa saja dana tersebut digunakan.

“Waktu itu, dari dana Rp 28,7 milyar, ada yang mengatakan sudah habis Rp 1 Milyar, ada juga yang bilang baru habis Rp 800 juta. Nah, sekarang, katanya sudah habis Rp 11 milyar. Dalam hal ini, kami tidak ingin berandai-andai. Kami butuh data yang soheh dari pemerintah daerah berapo nian anggaran yang sudah dipakai, kemano bae, untuk apo bae? Seperti kata pepatah, mengkaji itu diatas kitab, nah kitab itu yang tidak kami punya,” terangnya.

Atas dasar laporan tersebut, DPRD Merangin kemudian melakukan rapat intern. Awalnya, DPRD Merangin membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan penggunaan dana Covid-19. Belakangan, seluruh fraksi sepakat untuk membentuk Pansus.

Menurut Khausari, Covid-19 adalah hal yang luar biasa, maka pengawasannya pun harus dilaksanakan dengan sesuatu yang luar biasa. Dengan dibentuknya Pansus, DPRD Merangin selaku lembaga pengawasan bisa lebih leluasa dan lebih detail untuk masuk ke ranah penggunaan anggaran.

Setelah dibentuk, Pansus Covid-19 kemudian melayangkan surat panggilan kepada TAPD Kabupaten Merangin. Sayang, hingga panggilan ke-dua, TAPD Merangin tak kunjung datang memenuhi panggilan Pansus.

“Bukan untuk mencari kesalahan, tapi meluruskan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jika nanti ada hal-hal yang tidak pas dalam pelaksanaan, maka Pansus bisa mengingatkan kepada pemerintah bahwa ini ada temuan. Kalau tidak diindahkan, maka kita bisa merekomendasikan ke ranah pidana,” sebut Khausari.

“Dalam beberapa kali rapat gugus tugas, kebetulan saya yang mewakili pimpinan DPRD Merangin. Saat itu Pak Bupati juga ada. Saya sampaikan, mbok ya yang berkaitan dengan Refocusing anggaran itu diinfokan ke DPR agar etika dalam berlembaga itu tetap elok. Dipanggil ya datang, diminta data ya dikasih. Sebab, Refocusing anggaran ini kan muaranya nanti di APBD Perubahan. Jika sejak awal informasinya tidak terbuka, nanti kami juga akan susah menyikapinya,” tambahnya.

Baca Juga:  Atas Dukungan Masyarakat, Joni Firdaus Maju di Pilkades Bajubang Laut

Dikatakan, surat pemanggilan TAPD yang kedua kali ditandatangani langsung oleh Khausari. Sayangnya, lagi-lagi TAPD tak memenuhi panggilan. Menurut Khausari, TAPD berhalangan hadir lantaran adanya pemeriksaan BPK.

“Berdasarkan SKB Menteri Keuangan dan Mendagri, Lembaga DPRD sebagai lembaga pengawasan berhak mendapatkan informasi penggunaan dana Covid-19. Ini yang tidak pernah kami dapatkan. Kabarnya, ini kabarnya ya, saya juga tidak tahu karena tidak ada surat resminya, TAPD sudah melakukan refocusing anggaran kedua sebesar Rp 40 milyar. Jangankan yang tahap kedua, tahap pertama yang Rp 28,7 milyar saja Kami tidak tahu dari mana sumbernya dan digunakan untuk apa saja. Apalagi yang tahap kedua. Kami tidak punya datanya, data itu ada di TAPD,” tegasnya.

Saat ini, Pansus Covid-19 DPRD Merangin berencana akan melayangkan surat panggilan yang ke-tiga. Tak hanya TAPD, Pansus juga akan memanggil OPD.

“Dalam rapat internal, Pansus sepakat untuk memanggil TAPD dan OPD. Tapi, lokusnya ke OPD pada penggunaan anggaran Rp 28,7 milyar. Itu dulu yang akan kita gali, sebab kita tidak tahu dana itu digunakan untuk apa dan kemana saja. Kalau pemanggilan tahap ketiga ini juga tidak bisa hadir, ini sudah kelewatan,” pungkasnya.

Pansus Covid-19 Rejang Lebong Libatkan Seluruh Elemen

Kunjungan Pansus Covid-19 DPRD Merangin ke DPRD Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ditengah pandemi dinilai tak berikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kunjungan itu dinilai aji mumpung dan sekedar menghabiskan anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Merangin, M. Yani membantah dengan tegas. Menurutnya, dalam kunjungan tersebut, Pansus DPRD Merangin mendapatkan seperti apa kerja pansus yang seharusnya.

“Di Rejang Lebong itu, Pansus nya berjalan dengan terbuka. Seluruh elemen dilibatkan. Ketika dipanggil, TAPD nya datang. Disitu ada Kejaksaan, kepolisian, wartawan, semua terbuka. Jadi apa yang menjadi pertanyaan itu terjawab secara gamblang. Inilah yang akan kita terapkan di Merangin. Sayangnya, kondisi di Merangin berbeda dengan di Rejang Lebong,” ujar Yani.

Baca Juga:  Miris, Warga Desa Kuala Dendang Terpaksa Pakai Air Parit

Pembentukan Pansus Sudah Sesuai Aturan

Kabag Hukum Sekretariat DPRD Merangin, M. Nasir. Menurutnya, dilihat dari sisi aturan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“DPR itu memiliki fungsi pengawasan. Sejauh ini, pembentukan Pansus Covid-19 sudah benar berdasarkan peraturan dan tidak ada aturan yang dilangkahi,” ujarnya yang tak ingin berkomentar lebih jauh.

Kejari Siap Berikan Pendapat Hukum

Ditemui diruang kerjanya, Kepala Kejaksanaan Negeri (Kajari) Merangin, Martha Parulina Berliana menuturkan, sejak awal dibentuk, Tim Pansus covid-19 DPRD Merangin telah melakukan kunjungan ke Kejari Merangin.

“Kunjungan itu sebenarnya berbentuk silaturahim dan menyampaikan bahwa mereka sudah membentuk pansus. Pembentukan pansus itu kan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif dalam fungsi pengawasan. Mereka kemudian meminta agar kejaksaan bisa memberikan pendapat tentang hukum dalam pelaksanaan tugas di Pansus. Maka kami menyatakan bersedia memberikan masukan dan pendapat hukum,” ujar Kepala Kejari Merangin, Martha.

Tak hanya Tim Pansus, Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Kesehatan juga sempat meminta pendapat serupa. Namun, permintaan itu ditolak.

“Dinas Kesehatan itu minta pandangannya ditengah ya. Kalau sudah ditengah, ya kita tidak bersedia, kita menolak. Maunya kita itu dari awal, kalau ditengah itu kan mereka sudah bertindak, nanti ada permasalahan tentu tidak akan baik dan seolah-olah dilindungi oleh kejaksaan,” terangnya.

“Dari kejaksaan itu mengawasi apakah pelaksanaannya sudah tepat atau tidak. Jadi, penggunaan angaran itu ruang lingkup mereka. Silahkan mereka bekerja, kita mengawasinya. Kami tidak mau terlibat lebih jauh. Nanti dibilangnya cawe-cawe atau minta bagian lagi. Kan gak baik. Kalau nanti ternyata ada temuan atau permasalahan hukum, kami tetap akan memprosesnya secara hukum. Kami akan melakukan tahapan step by step dan tidak terlepas dari aturan yang berlaku,” tegas Martha. (*)