JURNALJAMBI.CO, Rejanglebong – Tim Pansus DPRD kabupaten Merangin Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dalam rangka mencari referensi dan persamaan persepsi tentang regulasi pansus dalam pengawasan percepatan penanggulangan covid-19, pada Rabu (10/06/2020).
Waka II DPRD Rejang Lebong sekaligus Wakil Koordinator Tim Pansus, Edy Irawan, mengatakan, Tim Pansus DPRD Merangin dengan pihaknya melakukan sharing terkait mekanisme pemanggilan terhadap OPD yang mendapat alokasi Dana Covid-19 serta terkait beberapa hal lainnya yang tidak pas dan kurang sinkron saat hearing, sehingga perlu dilakukan terjun ke lapangan langsung atau sidak.
Salah satu Kendala mereka adalah OPD yang mereka panggil tidak mengindahkan undangan panggilan tersebut, bahkan sampai dua kali pemanggilan. Padahal, Tim Pansus dibentuk bukanlah untuk mencari kesalahan pihak eksekutif, melainkan untuk memberi masukan dan arahan terhadap kesalahan agar dapat diperbaiki, daripada nanti dipanggil langsung oleh pihak penyidik.
“Jika mereka masih tidak mau memperbaiki kesalahan tersebut, biarlah pihak yudikatif yang menindaklanjutinya dan mereka berarti tidak mau menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Makannya, masih mending dipanggil oleh kita sebagai Pansus terlebih dahulu,” jelas Edy yang akrab disapa Ebit ini.
Dilanjutkan Ebit, dari diskusi dengan pihak Tim Pansus Merangin yang beranggotakan 16 orang tersebut, Kabupaten Merangin menganggarkan sebesar Rp 77 Milyar untuk dana Covid-19. Padahal, mereka terlebih dahulu mendapat status sebagai wilayah darurat Covid-19, jika dibandingkan dengan Kabupaten RL yang masih berstatus aman Covid-19 saat itu, yang dianggarkan lebih dari mereka, yaitu sebesar Rp 100,4 Milyar.
“Meskipun pihak Pansus DPRD RL menjadi salah satu DPRD di wilayah Sumatera yang terlebih dahulu tuntas memanggil OPD yang patut pihaknya syukuri. Namun, pihak kita masih saling sharing terhadap kekurangan kita sendiri terkait tim Pansus Covid-19 ini dengan pihak Pansus DPRD Merangin,” pungkasnya.(*)
