Diam-diam, Sejumlah Kades pun Menaruh ‘Cemburu’ Soal BLT Desa Tetangga

oleh

JURNALJAMBI.CO, Merangin – Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa akhir-akhir ini menjadi buah bibir masyarakat.

Tak hanya dilingkungan warga yang kecewa karena tak menerima bantuan, para Kepala Desa (Kades) pun ternyata menaruh cemburu pada besaran anggaran BLT yang disalurkan desa tetangga.

Dikutip dari Infomelayu.com (grup jurnaljambi.co), sejumlah oknum Kades di Kabupaten Merangin merasa keberatan dengan penyaluran BLT oleh desa lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari anggaran yang diperbolehkan oleh pemerintah.

Seperti yang disampaikan oleh UD, seorang Kepala Desa di Kabupaten Merangin. UD mengaku telah menyalurkan BLT yang jumlahnya sesuai dengan anggaran yang dianjurkan yakni sebesar 25 sampai 35 persen dari dana desa.

Namun, Ia merasa keberatan karena ada desa yang jumlah anggaran BLT nya lebih kecil dari anggaran yang dianjurkan. Ia pun meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk membuat kebijakan yang sama bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Merangin.

“Kami sudah menyalurkan dana BLT sesusai dengan anggaran yang dianjurkan pemerintah. Tapi, kenapa desa lain jumlahnya lebih kecil dan tidak sampai 25 persen anggaran. Seperti, ada desa yang hanya menyalurkan BLT untuk 46 KK. Jika satu KK itu Rp 600 ribu, total yang disalurkan hanya Rp. 27,6 juta saja. Sementara, anjuran pemerintah itu minimal 25 persen atau setidaknya Rp 250 juta,” ujarnya

Ia menambahkan, jika sejak awal ada kejelasan mengenai penyaluran BLT yang tak mesti merujuk dengan pagu anggaran, pihaknya juga bisa melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh desa lain tanpa harus menunda pekerjaan pembangunan desa.

“Untuk merefocusing anggaran terhadap penanganan Covid -19, Kami terpaksa menunda sebagian proyek bangunan desa untuk dialihkan ke Anggaran BLT. Padahal proyek tersebut sifatnya juga mendesak untuk kelancaran ekonomi masayarakat,” tambahnya.

Hal senada juta diutarakan oleh RU. Ia yang juga seorang Kades itu mengatakan, pihaknya telah menyalurkan BLT sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kementrian Desa Nomor 6 tahun 2020. Bahkan mengaku telah menyalurkan BLT berjumlah hampir 200 Kepala Keluarga.

“Saya berharap kepada Kepala Dinas PMD untuk melakukan kebijakan yang adil dan berlakukan kebijakan yang sama terhadap seluruh Kepala Desa dalam penyaluran BLT ini,” pintanya.

Menyikapi pernyataan tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Merangin, Andre Fransusman mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Kepala Desa yang menyalurkan BLT di bawah anggaran yang dianjurkan. Sebab, sisa dari anggaran BLT tersebut bisa digunakan untuk kegiatan lainnya.

“Jadi begini, misalkan ada desa yang mengajukan pencairan BLT untuk 106 KK. Namun, yang terverifikasi hanya 46 KK yang masuk kriteria. Artinya, desa tersebut hanya menyalurkan 46 KK saja. Sisanya bisa digunakan untuk kegiatan lain. Itu tidak apa-apa dan tidak menyalahi aturan,” ujar Andre.

Andre menambahkan  dari 205 Desa yang berada di Kabupaten Merangin , per hari ini Senin (11/05) baru 34 Desa dari 15 Kecamatan yang telah selesai menyalurkan Bantuan Lansung Tunai ( BLT) Dana Desa, sementara untuk Desa yang telah melakukan penarikan Dana Desa Per Jum’at (08/05) sebanyak 44 Desa.

“Timbul pertanyaan, kenapa ada desa yang belum menyalurkan BLT? Sebab, masih ada desa yang belum menyelesaikan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Kepala Keluarga Miskin penerima BLT,” tutupnya. (*)

Editor: Ivan Ginanjar