JURNALJAMBI.CO, Merangin – Kami (07/05) malam, sekitar pukul 21.30 Wib, puluhan warga Desa Tanjung Ilir Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Jambi mendatangi rumah Kepala Desa.
Kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) yang dinilai tak adil.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Desa (Kades) Tanjung Ilir, Jupri menjelaskan bahwa kedatangan warga ke kediamannya untuk meminta agar dana BLT terdampak Covid-19 dari Dana Desa dibagi rata.
Maksudnya, semua warga mendapatkan dana BLT meski hanya Rp 20 ribu per orang. Namun, Jupri bersikukuh pada hasil rapat penetapan penerima BLT bersama perangkat desa setempat.
Dalam rapat, data penerima BLT awalnya diusulkan sebanyak sebanyak 360 KK dari 600 KK yang ada. Namun, jumlah 360 KK itu akhirnya hanya disetujui sebanyak 174 KK saja yang dianggap telah sesuai dengan syarat penerima BLT terdampak Covid-19.
”Kami sudah mengadakan rapat dengan aparatur desa mengenai pembagian BLT ini dan kami sudah sepakat bahwa penerima BLT kami prioritaskan bagi mereka yang janda dan tidak merupakan bagian dari penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan),” ujar Jupri.
“Awalnya kami usulkan itu 360 KK, akan tetapi disepakati 174 KK. Penerima BLT ini kita data, bukan kita bagi sama rata. Tidak mungkin orang mampu kita kasih, tentu yang berhak yang harus kita berikan. Eh, BLT belum dibagikan, warga sudah ribut,” ujar Jupri.
Dikatakan Jupri, warga yang menggelar aksi demo didepan rumahnya sudah beberapa kali-kali mendatangi perangkat desa untuk masuk dalam data penerima BLT. Namun, permintaan itu ditolak.
“Untuk BLT dana desa 1,43 milyar itu 30 persen sebanyak 313 juta itu yang mau di bagi kepada 174 KK selama tiga bulan. Jadi, tidak mungkin dana ini kita berikan kepada yang mampu, tentu masyarakat kurang mampu yang berhak menerimanya,” sebutnya.
Pihak desa menduga, aksi demo yang digelar mayoritas Ibu-ibu tersebut berpatok kepada desa tetangga tanjung Ilir, yang mana dana BLT sudah diberikan kepada masyarakat.
“Desa tetangga jumlah KK nya lebih sedikit dari desa Tanjung Ilir. Ini menjadi patokan mereka. Tidak mungkin kita samakan dengan desa tetangga, ini ada miskomunikasi antar masyarakat,” kata Kades.
“Sedangkan dalam membagikan BLT ini sudah ada kriteria dan aturannya. Kami berpegang dengan aturan dalam sistem pembagian BLT agar yang berhak benar benar mendapatkannya,” tutup kades. (*)
Penulis: Kariuk
