ESDM Minta Kasus PT Minimex dan PT SBP Dilaporkan

oleh

JURNALJAMBI.CO, Jambi – Dugaan pelanggaran tambang oleh PT Minimex Indonesia dan PT Sarolangun Bara Prima (SBP) yang melakukan aktivitas tambang di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), tepat di area koridor, ditanggapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi.

Sayangnya, Kepala Dinas ESDM Hari Andria hanya menunggu laporan masyarakat, tanpa menunjukkan sikap proaktif untuk melakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui indikasi-indikasi yang menyeruak di masyarakat.

“Kalau ada kejadian itu, kalau di luar IUP sudah ranahnya hukum. Kalau Dinas ESDM kami tidak berhak melarang orang atau mengawasi orang yang di luar IUP,” ujar Hari kepada Jurnaljambi.co, Kamis (5/3).

Dia menyarankan masyarakat yang merasa dirugikan oleh perlakuan korporasi itu melapor ke aparat kepolisian. “Jadi saran saya, kalau ada yang merasa dirugikan laporkan ke aparat. Jadi itu sudah pidana menambang di luar IUP, laporkan aja ke polisi,” jelasnya.

Dia menegaskan, ESDM dalam hal ini hanya bisa membina dan mengawasi aktivitas tambang yang berada didalam IUP.

“Kalau orang bekerja di luar itu kami tidak punya kewenangan untuk menindak. Jadi kalau ada yang menambang diluar IUP, laporkan aja, biar Polisi yang menentukan karena inikan pidana,” pungkasnya.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melarang aktivitas tambang di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Sementara PT Minimex dan PT SBP diduga melakukan penambangan di luar izin, yakni pada koridor batas konsesi kedua perusahaan tersebut di Sarolangun.

Selain merugikan masyarakat pemilik lahan dan menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan, aksi ini tentu saja merugikan negara karena kedua perusahaan terindikasi tidak melaporkan produksi tambang dari wilayah koridor tersebut. (*)

Baca Juga:  Gerak Cepat Polsek Tabir Ulu, Tambang Emas Ilegal Dirazia

Penulis : Mario Dwi Kurnia