Langgar Undang-undang, PT Minimex dan PT SBP Diduga Nambang Ilegal Diluar WIUP

oleh

JURNALJAMBI.CO, Sarolangun – Wilayah itu disebut wilayah koridor. Bukan termasuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Minimex Indonesia maupun PT Sarolangun Bara Prima (SBP).

Kini, wilayah koridor sudah tak lagi berbentuk. Pepohonan yang seharusnya masih asri, luluh lantak berganti tanah gersang menyisakan bukit batubara. Sebagian kandungan batubara pun sudah diproduksi oleh kedua perusahaan yang tak mengindahkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pemilik tanah atas WIUP PT Minimex Indonesia dan PT SBP, Erlambang geleng-geleng kepala.

Ia terheran-heran, mengapa perusahaan yang sudah malang melintang melakukan usaha pertambangan justru mengangkangi undang-undang.

Menurut Erlambang, awalnya, Ia melihat kedua perusahaan melakukan aktivitas produksi diwilayah perbatasan (wilayah koridor). Tiba-tiba, kedua perusahaan menutup kembali lahan yang sudah diproduksi dengan tanah dan menyisakan onggokan bukit batubara.

Ia kemudian mengklarifikasi, baik secara lisan maupun tertulis kepada kedua perusahaan. Balasannya, Erlambang mendapat penjelasan dari surat ESDM yang dikirimkan kepada kedua perusahaan, bahwa wilayah yang ditimbun itu disebut wilayah koridor dan tidak boleh diproduksi. Apabila diproduksi, maka bertentangan dengan undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009 pasal 158 dengan ancaman kurungan 10 tahun dan denda Rp 10 milyar.

Foto: Patok BM wilayah koridor

 

Akibat tindakan kedua perusahaan, Erlambang mengaku sangat dirugikan dalam dua hal. Pertama, lahan yang Ia miliki telah rusak. Kedua, Erlambang juga akan menanggung dampak lingkungan dikemudian hari akibat kegiatan produksi yang tidak tuntas.

“Saya bingung, katanya wilayah koridor dilarang diproduksi. Tapi kok pihak ESDM Provinsi Jambi tidak memberikan sanksi. Sementara, lahan saya sudah dirusak,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, kedua perusahaan belum berhasil dikonfirmasi. Begitu juga dengan pihak Dinas ESDM Provinsi Jambi. (*)

Baca Juga:  Enam Desa di Sarolangun Sepakat Kelola Kawasan Secara Kolaboratif

Penulis/Editor: Ivan Ginanjar