50 Desa di Jambi Belum Teraliri Listrik

oleh

JURNALJAMBI.CO, Jambi – Sejak 1945 Indonesia merdeka, masih ada saja daerah atau perkampungan penduduk di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang belum tersentuh jaringan listrik oleh Pemerintah.

Provinsi Jambi contohnya, dari Kabupaten Tebo hingga Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdata masih ada 50 Desa yang tersebar belum teraliri listrik hingga kini.

Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, M Fauzi menyebutkan bahwa masih terdapat banyak desa di Provisi Jambi yang belum menikmati jaringan listrik itu.

Hal tersebut, menurut dia tentu menjadi tugas dari Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi.

Melalui rapat bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) bagian Jambi dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi. Ketua Komisi lll DPRD Provinsi Jambi itu menyimpulkan bahwa DPR akan mendorong pencapaian aliran listrik terhadap 50 Desa yang belum teraliri listrik tersebut.

“Kesimpulan dari rapat kami, kita DPR Komisi III akan mendorong capaian rasio elektrifikasi lagi. Ada sekitar 50 desa lagi yang belum teraliri listrik,” ujarnya, Kamis (27/2).

Kata M. Fauzi, pihaknya akan menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk turut mensukseskan program yang telah disiapkan oleh PLN. Dalam hal ini, menuntaskan persoalan yang dihadapi seperti permasalahan ganti rugi lahan masyarakat.

“Contohnya pemasangan tower, ternyata bersoal dengan lahan. Itu harus diselesaikan antar daerah, yang difasilitasi oleh bapak Gubernur,” katanya.

Selain itu, guna mencari jalan lain, Ketua Komisi lll ini berharap kepada pihak ESDM untuk sesegera mungkin mencari energi baru terbarukan guna menjangkau daerah-daerah tersebut.

Karena, menurut dia sebagian besar daerah atau Desa yang belum teraliri listrik di Jambi itu terdapat didaerah terpencil.

Baca Juga:  M. Hazil Aima Putra Cetuskan Ide Co Branding KTA DPRD dan ATM Bank 9 Jambi

“Tidak mungkin PLN membangun dalam jangka yang singkat atau pendek. Seperti Pengembangan PLTS Komunal, itu juga kami minta kepada pihak ESDM untuk melakukan kajian-kajiannya. Berapa biayanya serta dampak sosial dan ekonominya. Ini harus dikaji,” ungkapnya. (*)

Penulis: Mario Dwi Kurnia