JURNALJAMBI.CO, Jakarta - Anggota DPR-RI H. Bakri kembali menyampaikan keluhan kepada Mentri Perhubungan untuk menertipkan truk kelebihan muatan melintasi jalan Nasional.



Dampak jalan Nasional banyak dilalui atau dilintasi oleh kendaraan melebihi muatan 'obesitas' hingga sekarang ini mengakibatkan banyak jalan-jalan rusak di daerah.

Keluhan ini disampaikan oleh H. Bakri kepada Metri Perhubungan RI, Budi Karya dalam rapat komisi V DPR-RI dengan Kementrian Perhubungan, di ruang rapat Komisi V, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

H.A Bakri mengatakan banyak jalan yang rusak karena kendaraan kelebihan muatan. Dia mempertanyakan kenapa hal ini masih terjadi, padahal hal ini sudah seringkali disampaikan.

"Jalan-jalan nasional banyak rusak pak, banyakan gegara tonase berlebihan ini. Ini mau salahkan siapa nih? Perhubungan, PU, apa Korlantas, ini ke sekian kalinya tiap rapat saya tanyakan terus," kata Bakri

Anggota DPR-RI fraksi PAN dapil provinsi Jambi langsung mencontohkan kejadian ini di jalan Nasional diwilayah provinsi Jambi. Banyak kendaraan yang beratnya sampai 50 ton melintas di jalan nasional di provinsi Jambi.

Bahkan dia menyinggung soal orang yang punya 'backing', bahkan orang-orang ini malah memudahkan truk obesitas bisa lewat.
"Penjelasannya ini gimana? Di Jambi misalnya jalan hancur semua, 20, 30, sampai 50 ton. Kakorlantas kadang di depan kita diam aja. Mungkin bisa sampaikan solusi, konon katanya ada orang di-backing. Di Jambi itu ancur semua, sekarang ini katanya banyak yang punya backing," kata Bakri.

Truk obesitas ini pun dikeluhkan oleh Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Tamanuri. Dia menyampaikan ada truk yang sudah punya 10 roda, muatannya diperpanjang hingga 4 meter. Dengan begitu kapasitasnya bisa hingga 12 ton.

"Kemudian saya tambahkan pak Bakri, betul mengenai jalan ini karena ODOL pak. Yang truk 10 roda itu ditambah 4 meter ke belakang. Kapasitasnya aja 8 ton, ini bisa 12 ton," kata Tamanuri.

Tamanuri meminta agar penggunaan jembatan timbang untuk mencegah truk obesitas bisa lewat.

"Jembatan timbang itu coba lah dilakukan lagi. Kalau over (kelebihan muatan), langsung denda, turunkan," kata Tamanuri.

Desakan H. Bakri Langsung Disikapi Mentri Perhubungan
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya memang akan melarang kendaraan obesitas. Hanya saja Kemenperin masih meminta massa transisi.

"Kemenhub sudah sistematis menindak odol, memang ada sanggahan Menperin. Nah minggu depan mau ke sana kita akan tetapkan sampai waktu tertentu transisinya," kata Budi Karya.

Kemudian, dia mengatakan truk obesitas dilarang di beberapa jalan seperti Jakarta-Karawang. Truk obesitas juga akan dibatasi lalu lalang di daerah lain.

"Tapi jalan dedicated akan tetap dilarang, kayak misalnya Jakarta-Karawang agar ke Bandung lancar. Di provinsi lain, di Jambi misalnya, kita akan lakukan seperti itu juga, kita tekankan ke ruas-ruas mana yang akan dilarang," kata Budi Karya. (*)

(sumber detik.com)